Satgas Minta Posko Covid-19 Giatkan Pelaporan Kinerja

Satgas Penanganan Covid-19 menyatakan apresiasi terhadap sejumlah provinsi yang posko-poskonya kerap melaporkan kinerja di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali. Provinsi itu antara lain DKI Jakarta, DI Yogyakarta, serta Bali dengan pelaporan lebih dari 50 persen.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pada sebagian besar provinsi pelaporan kinerja dilakukan kurang dari 50 persen posko. Provinsi tersebut yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten.

Sementara terkait kepatuhan terhadap protokol kesehatan di tingkat desa atau kelurahan terpantau cukup baik, dengan persentase desa/kelurahan yang tidak patuh tak sampai 30 persen pada tujuh provinsi di Jawa dan Bali. Namun, kepatuhan menjaga jarak masih jadi kendala di banyak desa/kelurahan di DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Banten.

Wiku mengungkapkan, kepatuhan protokol kesehatan serta cakupan kinerja posko menjadi modal penting dalam kesiapan daerah menghadapi pembukaan bertahap PPKM. Untuk itu, dia meminta pemerintah DKI Jakarta meningkatkan angka kesembuhan seiring kepatuhan menjaga jarak di desa/kelurahan.

Kepada pemerintah Jawa Tengah dan Banten, Wika berpesan agar angka kematian diturunkan, serta kepatuhan menjaga jarak ditingkatkan bersamaan dengan pelaporan kinerja posko.

Sedangkan kepada pemerintah Jawa Barat dan Jawa Timur, Wiku juga mendorong penurunan angka kematian, dan peningkatan pelaporan kinerja posko. Adapun pemerintah DI Yogyakarta disarankan untuk meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian.

"Kepada pemerintah Bali, saya meminta untuk menurunkan angka kasus positif, kematian, dan Bed Occupancy Ratio (BOR) isolasi," katanya.

Dia memaparkan, angka kesembuhan dapat ditingkatkan bersamaan dengan upaya menurunkan angka kematian, yakni dengan penanganan pasien Covid-19 sedini mungkin, diikuti peningkatan pelayanan di rumah sakit.

Sementara itu, penurunan kasus positif, keterisian tempat tidur di rumah sakit, serta jumlah desa/kelurahan yang tak patuh protokol kesehatan dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan dan keputusan untuk menindak tegas pelanggar prokes hingga tingkat desa/kelurahan.

"Penelusuran kontak juga penting agar kasus dapat segera terdeteksi dan mendapatkan penanganan," kata Wiku.

Dia yakin, penularan Covid-19 dapat dikendalikan melalui strategi pencegahan tersebut. Wiku kemudian mengingatkan bahwa pelaporan kinerja posko dapat ditingkatkan dengan memastikan pembentukan posko di tiap desa/kelurahan, serta pelaksanaan fungsi yang baik oleh seluruh unsur.

Menurutnya, pelaporan kinerja posko penting untuk mengukur tingkat pengendalian Covid-19 hingga tingkat RT/RW. Apabila seluruh indikator tersebut dapat segera menunjukkan hasil baik, bukan tak mungkin nantinya dilanjutkan dengan persiapan membuka kembali wilayah masing-masing secara bertahap, tanpa berdampak pada kenaikan kasus yang signifikan.

"Tentunya ini menjadi tanggung jawab seluruh unsur daerah, yaitu pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakatnya untuk memastikan kesiapan daerahnya menghadapi pembukaan bertahap nantinya," ujar Wiku.