Sengkarut Data Kematian Covid, Pusat-Daerah Selisih 20 Ribu
CNN Indonesia
Jumat, 23 Jul 2021 09:02 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Pemakaman jenazah covid-19 di TPU Pedurenan, Bekasi, Jawa Barat, Jumat, 25 Juni 2021. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia --
Koalisi Warga untuk LaporCovid-19 mengungkap perbedaan jumlah kematianterkait Covid-19 yang dilaporkan setiap harinya oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hingga Rabu (21/7), perbedaan angka kematian disebut mencapai selisih 20.431 orang.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga Rabu, angka kematian Covid-19 dilaporkan mencapai 71.397 orang. Namun data yang dihimpun oleh LaporCovid-19, jumlah kematian mencapai 98.014 orang.
Analis LaporCovid-19, Said Fariz Hibban mengatakan data kematian Covid-19 didapatkan pihaknya dari kumpulan data Tim KawalCovid-19, sebuah wadah yang diinisiasi secara sukarela oleh warganet. Adapun KawalCovid-19 mencatat angka itu dengan merujuk data pada website Pemerintah Kota, Kabupaten maupun Provinsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari data itu, LaporCovid-19 kemudian melakukan rekapitulasi. Said mengatakan data tersebut bisa dipertanggungjawabkan.
Jika merujuk data yang dipaparkan Said, daerah dengan gap angka kematian tertinggi adalah Jawa Tengah. Catatan Kemenkes, angka kematian hingga Rabu mencapai 15.364, sedangkan data LaporCovid-19 mencatat ada 26.424 kematian, artinya ada selisih sebesar 11.060 orang.
Setelah Jawa Tengah, selisih terbesar berikutnya terjadi di Jawa Barat. Tercatat hingga Rabu gap angka kematian mencapai 6.284 orang.
Kemudian berturut-turut Jawa Barat dengan selisih 624, DIY dengan selisih 743, Kalimantan Barat dengan selisih 616, Lampung dengan selisih 389 dan Banten dengan selisih 350 orang.
Lalu ada provinsi Jawa Timur dengan 342, Papua dengan selisih 339, Sumatera Utara dengan selisih 321, Kalimantan Tengah dengan selisih 294, Nusa Tenggara Barat dengan selisih 101, Nusa Tenggara Timur dengan selisih 62, Kepulauan Riau dengan selisih 43 dan Kalimantan Utara dengan selisih 4 orang.
Said mengatakan selisih yang didapatkan pihaknya itu tidak hanya dalam arti minus atau lebih tinggi data milik daerah dibanding yang dilaporkan oleh pemerintah pusat.
Ia menyebut ada juga daerah yang mencatatkan selisih plus, dalam arti, data milik daerah lebih rendah daripada yang dilaporkan oleh Pemerintah Pusat.
Provinsi dengan selisih plus paling tinggi adalah DKI Jakarta. Per Rabu (21/7) data yang dilaporkan pemerintah pusat, ada 10.780 kematian Covid-19 di Jakarta. Namun data LaporCovid-19 mencatat ada 10.610 kematian atau berarti ada selisih 170 orang.
Said melanjutkan, meski didapatkan selisih, ada juga daerah yang mencatatkan angka kematian sama dengan yang dilaporkan Pemerintah Pusat.
Per Rabu, daerah-daerah itu yakni Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Papua Barat, dan Sulawesi Tengah.
Said pun mempertanyakan perbedaan data baik minus maupun plus ini. Jika seluruh provinsi mencatatkan selisih dalam kondisi yang sama, menurutnya bisa diduga ada perbedaan waktu dalam penarikan data oleh Kemenkes.
"Kalau seandainya di semua wilayah itu minus semua, tidak ada yang plus, dalam artian situs Kemenkes ya terbelakang angkanya, boleh kita duga Kemenkes terlambat terima data. Ada delay. Tetapi disini ada yang surplus dan ada yang pas," kata Said.
Menurutnya, kondisi tersebut bukan baru terjadi saat ini. LaporCovid-19, kata dia, telah beberapa kali memberikan informasi tentang adanya gap data kematian Covid-19 antara pemerintah pusat dan daerah.
Infografis Ciri Pasien Covid-19 Harus ke Rumah Sakit. (CNN Indonesia/Fajrian)
Said menilai pemerintah selama ini tidak ada upaya untuk mengintegrasikan data agar tak ada perbedaan.
"Itu kan muncul pertanyaan. Ini sudah kejadian bukan sehari, dua hari, sudah satu tahun pandemi ini selalu ada gap data, kenapa enggak ada perubahan? Atau memang mereka tahu, tapi dibiarin. Kalau menurut saya sih tahu, tapi ya sudah (dibiarkan)," ucap Said.
Dihubungi terpisah, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan pihaknya tidak pernah mengotak-atik data jumlah kematian Covid-19. Sebab, proses pendataan tersebut dilakukan secara terkontrol dan terstruktur.
Menurut Wiku, setidaknya ada dua faktor yang memungkinkan perbedaan data kematian di pusat dan daerah. Pertama, adanya perbedaan definisi mengenai kematian.
Wiku menyebut data kematian yang dicatat oleh Satgas sudah melewati tahap konfirmasi atau pasien yang dinyatakan meninggal sudah dipastikan karena Covid-19.
"Perbedaan angka ini dapat disebabkan karena perbedaan definisi kematian yang dicatatkan di sumber tersebut dan yang ditetapkan oleh pemerintah," ucap dia.
Kedua, kata Wiku, perbedaan data dapat disebabkan adanya ketertundaan (delay) pelaporan data daerah ke pusat.
Ia menyebut dengan lonjakan kasus seperti saat ini, tenaga kesehatan akan lebih dulu mendahulukan tes dan pencatatan orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 dibandingkan data kematian.
"Entri data [kematian]-nya pasti dinomorduakan karena mereka ingin memberikan pelayanan yang baik adalah testing dulu. Sehingga datanya delay begitu,"ujarnya.
Jakarta, CNN Indonesia --
Koalisi Warga untuk LaporCovid-19 mengungkap perbedaan jumlah kematianterkait Covid-19 yang dilaporkan setiap harinya oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hingga Rabu (21/7), perbedaan angka kematian disebut mencapai selisih 20.431 orang.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga Rabu, angka kematian Covid-19 dilaporkan mencapai 71.397 orang. Namun data yang dihimpun oleh LaporCovid-19, jumlah kematian mencapai 98.014 orang.
Analis LaporCovid-19, Said Fariz Hibban mengatakan data kematian Covid-19 didapatkan pihaknya dari kumpulan data Tim KawalCovid-19, sebuah wadah yang diinisiasi secara sukarela oleh warganet. Adapun KawalCovid-19 mencatat angka itu dengan merujuk data pada website Pemerintah Kota, Kabupaten maupun Provinsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari data itu, LaporCovid-19 kemudian melakukan rekapitulasi. Said mengatakan data tersebut bisa dipertanggungjawabkan.
Jika merujuk data yang dipaparkan Said, daerah dengan gap angka kematian tertinggi adalah Jawa Tengah. Catatan Kemenkes, angka kematian hingga Rabu mencapai 15.364, sedangkan data LaporCovid-19 mencatat ada 26.424 kematian, artinya ada selisih sebesar 11.060 orang.
Setelah Jawa Tengah, selisih terbesar berikutnya terjadi di Jawa Barat. Tercatat hingga Rabu gap angka kematian mencapai 6.284 orang.
Kemudian berturut-turut Jawa Barat dengan selisih 624, DIY dengan selisih 743, Kalimantan Barat dengan selisih 616, Lampung dengan selisih 389 dan Banten dengan selisih 350 orang.
Lalu ada provinsi Jawa Timur dengan 342, Papua dengan selisih 339, Sumatera Utara dengan selisih 321, Kalimantan Tengah dengan selisih 294, Nusa Tenggara Barat dengan selisih 101, Nusa Tenggara Timur dengan selisih 62, Kepulauan Riau dengan selisih 43 dan Kalimantan Utara dengan selisih 4 orang.
Said mengatakan selisih yang didapatkan pihaknya itu tidak hanya dalam arti minus atau lebih tinggi data milik daerah dibanding yang dilaporkan oleh pemerintah pusat.
Ia menyebut ada juga daerah yang mencatatkan selisih plus, dalam arti, data milik daerah lebih rendah daripada yang dilaporkan oleh Pemerintah Pusat.
Provinsi dengan selisih plus paling tinggi adalah DKI Jakarta. Per Rabu (21/7) data yang dilaporkan pemerintah pusat, ada 10.780 kematian Covid-19 di Jakarta. Namun data LaporCovid-19 mencatat ada 10.610 kematian atau berarti ada selisih 170 orang.
Said melanjutkan, meski didapatkan selisih, ada juga daerah yang mencatatkan angka kematian sama dengan yang dilaporkan Pemerintah Pusat.
Per Rabu, daerah-daerah itu yakni Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, Papua Barat, dan Sulawesi Tengah.
Said pun mempertanyakan perbedaan data baik minus maupun plus ini. Jika seluruh provinsi mencatatkan selisih dalam kondisi yang sama, menurutnya bisa diduga ada perbedaan waktu dalam penarikan data oleh Kemenkes.
"Kalau seandainya di semua wilayah itu minus semua, tidak ada yang plus, dalam artian situs Kemenkes ya terbelakang angkanya, boleh kita duga Kemenkes terlambat terima data. Ada delay. Tetapi disini ada yang surplus dan ada yang pas," kata Said.
Menurutnya, kondisi tersebut bukan baru terjadi saat ini. LaporCovid-19, kata dia, telah beberapa kali memberikan informasi tentang adanya gap data kematian Covid-19 antara pemerintah pusat dan daerah.
Infografis Ciri Pasien Covid-19 Harus ke Rumah Sakit. (CNN Indonesia/Fajrian)
Defisini Kematian Jadi Dalih Beda Data Pusat dan Daerah
Seorang warga menutup nisan kerabatnya yang dimakamkan dengan protokol COVID-19 dengan plastik di TPU Tegal Alur, Jakarta, Selasa (29/12/2020). (ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A)
Said menilai pemerintah selama ini tidak ada upaya untuk mengintegrasikan data agar tak ada perbedaan.
"Itu kan muncul pertanyaan. Ini sudah kejadian bukan sehari, dua hari, sudah satu tahun pandemi ini selalu ada gap data, kenapa enggak ada perubahan? Atau memang mereka tahu, tapi dibiarin. Kalau menurut saya sih tahu, tapi ya sudah (dibiarkan)," ucap Said.
Dihubungi terpisah, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan pihaknya tidak pernah mengotak-atik data jumlah kematian Covid-19. Sebab, proses pendataan tersebut dilakukan secara terkontrol dan terstruktur.
Menurut Wiku, setidaknya ada dua faktor yang memungkinkan perbedaan data kematian di pusat dan daerah. Pertama, adanya perbedaan definisi mengenai kematian.
Wiku menyebut data kematian yang dicatat oleh Satgas sudah melewati tahap konfirmasi atau pasien yang dinyatakan meninggal sudah dipastikan karena Covid-19.
"Perbedaan angka ini dapat disebabkan karena perbedaan definisi kematian yang dicatatkan di sumber tersebut dan yang ditetapkan oleh pemerintah," ucap dia.
Kedua, kata Wiku, perbedaan data dapat disebabkan adanya ketertundaan (delay) pelaporan data daerah ke pusat.
Ia menyebut dengan lonjakan kasus seperti saat ini, tenaga kesehatan akan lebih dulu mendahulukan tes dan pencatatan orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 dibandingkan data kematian.
"Entri data [kematian]-nya pasti dinomorduakan karena mereka ingin memberikan pelayanan yang baik adalah testing dulu. Sehingga datanya delay begitu,"ujarnya.