Longgar PPKM Level 4: Cegah Pembangkangan dan Bokek Negara
CNN Indonesia
Senin, 26 Jul 2021 12:06 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Pemerintah dinilai berada dalam dilema di tengah amarah warga dan krisis anggaran ketika memutuskan melonggarkan PPKM Level 4. Ilustrasi (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia --
Pelonggaran aturan mewarnai perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Pakar menilai pemerintah berada dalam dilema di tengah amarah warga dan krisis anggaran.
Sinyal pelonggaran sudah mulai disampaikan pemerintah di akhir penerapan PPKM Darurat. Saat itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemerintah akan membuka pembatasan secara bertahap jika kasus turun.
Setelah lima hari PPKM Level 4 berjalan, belum ada penurunan jumlah kasus Covid-19 secara drastis. Jumlah kasus aktif pada hari terakhir PPKM Level 4 pun masih di angka 573.908 orang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung penegakan aturan secara humanis. Pidato itu ia sampaikan usai sederet gesekan antara masyarakat dan aparat keamanan saat PPKM Darurat.
Salah satu gesekan terjadi di Gowa, Sulawesi Selatan. Aparat Satpol PP memukul suami-istri pemilik warung saat penertiban. Kasus itu jadi perhatian khusus Jokowi.
Selain itu, ada cerita soal penyerangan warga terhadap aparat keamanan di Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (10/7). Warga melakukan perlawanan saat petugas hendak menyita barang dari warung yang melanggar aturan.
Di Pasar Klitikan, Notoharjo, Solo, Jawa Tengah, pedagang mengintimidasi Satpol PP yang melakukan penertiban, Minggu (4/7). Pedagang menolak menutup lapak dagangan. Cekcok pun tak bisa dihindarkan.
Setelah deret amarah warga itu, pemerintah menyebut akan membuka pembatasan secara bertahap. Janji Jokowi itu pun terealisasi. Pelonggaran terjadi di beberapa sektor saat PPKM Level 4 diperpanjang 26 Juli-2 Agustus.
"Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan usaha kecil lain sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00," ucap Jokowi, disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (25/7).
Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai tekanan publik jadi salah satu faktor utama pelonggaran PPKM Level 4. Dia berkata pemerintah seperti gamang setelah menghadapi deretan amarah warga.
"Tampak sekali bahwa pemerintah dalam posisi kebingungan yang nyata karena masyarakat sudah mulai gerah dengan PPKM maupun PSBB yang selama ini tidak membuahkan hasil," kata Trubus saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (26/7).
Trubus mengatakan ketidakpuasan masyarakat pada pemerintah bisa berujung pada pembangkangan. Ia berpendapat pemerintah menghindari hal itu karena bisa berdampak buruk pada penanganan pandemi.
Berlanjut ke halaman selanjutnya...
Trubus menilai pelonggaran PPKM Level 4 dilakukan juga karena sumberdaya keuangan pemerintah yang mulai menipis. Ia menyebut pemerintah hampir kehabisan cara meminta warga di rumah karena anggaran jaring pengaman sosial mulai habis.
Keterbatasan anggaran ini juga sempat diakui Menteri Sosial Tri Rismaharini. Risma mengakui pemerintah tak bisa terus-menerus menyalurkan bantuan sosial. Ia menyebut dana yang dimiliki pemerintah terbatas.
"Menkeu Sri Mulyani kan utang lagi, ini mengindikasikan pemerintah sudah keteteran, kedodoran soal jaring pengaman sosial," ujar Trubus.
Dihubungi terpisah, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menyayangkan pelonggaran saat perpanjangan PPKM Level 4. Ia menyebut kebijakan itu kurang tepat karena penularan belum bisa dikendalikan.
"Melonggarkan sebenarnya belum memenuhi indikasi epidemiologi. Angka epidemiologi masih cukup tinggi, positivity rate masih stabil di atas 20 persen, demikian juga angka mortality rate yang cukup tinggi," kata Hermawan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (26/7).
Kasus kematian akibat Covid-19 melonjak signifikan selama penerapan PPKM Darurat dan Level 4, atau mulai 3 sampai 25 Juli 2021. Beberapa kali kasus kematian harian pun pecah rekor.
Berdasarkan data Satgas Covid-19, total kasus kematian selama pelaksanaan PPKM mencapai 23.745 orang. Rata-rata kematian Covid-19 dalam sehari tembus 1.032 orang.
Jumlah tersebut melonjak tinggi dibandingkan waktu sebelum pemberlakuan PPKM Darurat atau sepanjang 10 Juni-2 Juli. Dalam kurun waktu itu, total kematian sebesar 7.372 kasus.
Hermawan berpendapat pelonggaran sektor ekonomi rakyat bukan solusi. Kebijakan itu, katanya, justru berpotensi memicu kembali lonjakan kasus Covid-19.
Menurutnya, saat ini pemerintah harus berfokus pada penyaluran bantuan sosial. Jika bantuan tersalurkan dengan baik, maka masyarakat kelas bawah tidak perlu keluar rumah untuk mencari nafkah.
"Sampai kita betul-betul melihat efek secara signifikan. Agar tidak hanya pelandaian yang kita harapkan, tapi pemutusan mata rantai Covid-19," katanya.
Pelonggaran aturan mewarnai perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Pakar menilai pemerintah berada dalam dilema di tengah amarah warga dan krisis anggaran.
Sinyal pelonggaran sudah mulai disampaikan pemerintah di akhir penerapan PPKM Darurat. Saat itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemerintah akan membuka pembatasan secara bertahap jika kasus turun.
Setelah lima hari PPKM Level 4 berjalan, belum ada penurunan jumlah kasus Covid-19 secara drastis. Jumlah kasus aktif pada hari terakhir PPKM Level 4 pun masih di angka 573.908 orang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung penegakan aturan secara humanis. Pidato itu ia sampaikan usai sederet gesekan antara masyarakat dan aparat keamanan saat PPKM Darurat.
Salah satu gesekan terjadi di Gowa, Sulawesi Selatan. Aparat Satpol PP memukul suami-istri pemilik warung saat penertiban. Kasus itu jadi perhatian khusus Jokowi.
Selain itu, ada cerita soal penyerangan warga terhadap aparat keamanan di Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (10/7). Warga melakukan perlawanan saat petugas hendak menyita barang dari warung yang melanggar aturan.
Di Pasar Klitikan, Notoharjo, Solo, Jawa Tengah, pedagang mengintimidasi Satpol PP yang melakukan penertiban, Minggu (4/7). Pedagang menolak menutup lapak dagangan. Cekcok pun tak bisa dihindarkan.
Setelah deret amarah warga itu, pemerintah menyebut akan membuka pembatasan secara bertahap. Janji Jokowi itu pun terealisasi. Pelonggaran terjadi di beberapa sektor saat PPKM Level 4 diperpanjang 26 Juli-2 Agustus.
"Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan usaha kecil lain sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00," ucap Jokowi, disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (25/7).
Pakar kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai tekanan publik jadi salah satu faktor utama pelonggaran PPKM Level 4. Dia berkata pemerintah seperti gamang setelah menghadapi deretan amarah warga.
"Tampak sekali bahwa pemerintah dalam posisi kebingungan yang nyata karena masyarakat sudah mulai gerah dengan PPKM maupun PSBB yang selama ini tidak membuahkan hasil," kata Trubus saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (26/7).
Trubus mengatakan ketidakpuasan masyarakat pada pemerintah bisa berujung pada pembangkangan. Ia berpendapat pemerintah menghindari hal itu karena bisa berdampak buruk pada penanganan pandemi.
Berlanjut ke halaman selanjutnya...
Kantong Negara Tipis Atasi Pandemi Covid-19
Pemerintah juga dinilai mulai kehabisan anggaran untuk bantuan sosial selama PPKM Level 4. Ilustrasi (CNN Indonesia/ Adi Maulana)
Trubus menilai pelonggaran PPKM Level 4 dilakukan juga karena sumberdaya keuangan pemerintah yang mulai menipis. Ia menyebut pemerintah hampir kehabisan cara meminta warga di rumah karena anggaran jaring pengaman sosial mulai habis.
Keterbatasan anggaran ini juga sempat diakui Menteri Sosial Tri Rismaharini. Risma mengakui pemerintah tak bisa terus-menerus menyalurkan bantuan sosial. Ia menyebut dana yang dimiliki pemerintah terbatas.
"Menkeu Sri Mulyani kan utang lagi, ini mengindikasikan pemerintah sudah keteteran, kedodoran soal jaring pengaman sosial," ujar Trubus.
Dihubungi terpisah, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menyayangkan pelonggaran saat perpanjangan PPKM Level 4. Ia menyebut kebijakan itu kurang tepat karena penularan belum bisa dikendalikan.
"Melonggarkan sebenarnya belum memenuhi indikasi epidemiologi. Angka epidemiologi masih cukup tinggi, positivity rate masih stabil di atas 20 persen, demikian juga angka mortality rate yang cukup tinggi," kata Hermawan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (26/7).
Kasus kematian akibat Covid-19 melonjak signifikan selama penerapan PPKM Darurat dan Level 4, atau mulai 3 sampai 25 Juli 2021. Beberapa kali kasus kematian harian pun pecah rekor.
Berdasarkan data Satgas Covid-19, total kasus kematian selama pelaksanaan PPKM mencapai 23.745 orang. Rata-rata kematian Covid-19 dalam sehari tembus 1.032 orang.
Jumlah tersebut melonjak tinggi dibandingkan waktu sebelum pemberlakuan PPKM Darurat atau sepanjang 10 Juni-2 Juli. Dalam kurun waktu itu, total kematian sebesar 7.372 kasus.
Hermawan berpendapat pelonggaran sektor ekonomi rakyat bukan solusi. Kebijakan itu, katanya, justru berpotensi memicu kembali lonjakan kasus Covid-19.
Menurutnya, saat ini pemerintah harus berfokus pada penyaluran bantuan sosial. Jika bantuan tersalurkan dengan baik, maka masyarakat kelas bawah tidak perlu keluar rumah untuk mencari nafkah.
"Sampai kita betul-betul melihat efek secara signifikan. Agar tidak hanya pelandaian yang kita harapkan, tapi pemutusan mata rantai Covid-19," katanya.
Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian
