Kudatuli dan Jalan Partai 'Sandal Jepit' PDIP Jadi Penguasa

Peristiwa 27 Juli (Kudatuli) sudah lewat 25 tahun. Namun peristiwa ini akan terus diingat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selaku korban dalam peristiwa tersebut.

Saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (26/7) malam, politikus senior PDIP Djarot Saiful Hidayat mengenang peristiwa Kudatuli, 27 Juli 1996 sebagai tragedi politik. Kerusuhan ini, bermula dari intervensi pemerintah rezim Orde Baru terhadap perpecahan yang terjadi dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia (PDI), nama lama PDIP.

Sebelumnya, pada 1993, Kongres PDI di Surabaya menyatakan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum 1993-1998.

Namun, putri Bung Karno itu tidak mendapatkan 'restu' pemerintah. Pada 1996, muncul gerakan kongres yang diprakarsai 16 fungsionaris DPP PDI. Mereka hendak menggelar kongres untuk memisahkan diri dari PDI pimpinan Megawati.

Lihat Juga : PDIP Klaim Tak Pernah Tutup Kasus Kudatuli

Kelompok ini akhirnya menggelar kongres di Medan dan memilih Soerjadi sebagai ketua umum. Kubu ini mendapat dukungan dari pemerintah Orde Baru.

Dukungan pemerintah ini tercermin dari kehadiran Menteri dalam Negeri Yogie S Memet yang membuka dan menutup kongres PDI Soerjadi.

Dukungan juga muncul dari Kepala Staf Sosial Politik ABRI Letjen Syarwan Hamid. Menurutnya, pemerintah mengakui kepengurusan hasil Kongres Medan.

"Dulu ketua umum kan harus dapat restu dari Cendana," kata Djarot.

Sementara itu, dukungan terhadap kubu Megawati justru mengalir deras dari luar pemerintah.

Melalui mimbar bebas yang digelar di depan kantor DPP PDI Jalan Diponegoro, mahasiswa dan aktivis pro demokrasi menentang intervensi Orba terhadap PDI.

Mimbar bebas digelar selama beberapa hari. Sementara berbagai cara menyelesaikan perselisihan itu gagal. Puncaknya, kelompok yang menggunakan atribut Kongres Medan menyerang DPP PDI Jalan Diponegoro pada 27 Juli. Mereka melemparkan batu. Kerusuhan pun terjadi hingga meluas ke Jakarta Timur.

Imbasnya, lima orang meninggal, 149 mengalami luka-luka, dan 23 orang hilang.

Megawati yang mendapat dukungan publik, kala itu harus rela melepas tampuk kepemimpinannya. Ia mesti menahan diri untuk kembali memimpin PDI secara formal.

Lihat Juga : Khofifah Respons Dugaan Kejanggalan Data Kematian Covid Jatim

Peristiwa Kudatuli membuat Mega menjalankan organisasinya secara bergerilya. Ia baru berhasil kembali ke panggung politik nasional setelah Soeharto jatuh akibat gelombang demonstrasi Mei 1998.

Megawati lantas mendirikan partai PDI Perjuangan pada 1998. Dari sana, PDIP bangkit dengan memenangkan Pemilu tahun 1999 dengan perolehan suara 33 persen.

Partai Sandal Jepit Menjadi Partai Penguasa

Kemenangan PDIP pada Pemilu 1999 tak lepas dari derasnya simpati publik ke PDI dan Megawati kala itu. Menurut Djarot, saat itu, PDIP didukung dan diisi oleh orang-orang kelompok pinggiran termasuk preman.

Saat itu menurutnya, tak banyak orang yang berani masuk PDIP. "Orang-orang pintar pun enggak ada yang berani," katanya.

Djarot menyebut hanya rakyat kecil yang mau jadi anggota partai berlambang banteng gemuk bermoncong putih itu. Namun rakyat kecil yang punya hati nurani. 

"Makanya disebut partai sandal jepit, partai wong cilik, karena anggotanya, pendukungnya wong cilik. Sandal jepit, kaum marhaen, kaum dhuafa," ujar Djarot.

Setelah itu, PDIP terus menjadi partai besar. Meski sempat kalah oleh partai Demokrat dan menjadi oposisi selama kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dari pemilu ke pemilu PDIP terus menjejaki tiga besar.

Djarot mengklaim, faktor yang membuat PDIP menjadi besar adalah ketelatenan Megawati dalam membangun organisasi.

Selain itu, figur Megawati menjadi kunci yang sangat penting dalam kestabilan partai.

"Kuncinya sebetulnya ada pada figur ketua umum," kata Djarot.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)

Sistem PDIP mulanya menganut demokrasi liberal. Pemilihan dilakukan dengan yang menggunakan perolehan suara. Namun, perselisihan terus terjadi saat pelaksanaan kongres.

Untuk mencegah perpecahan berulang seperti peristiwa 27 Juli silam, akhirnya PDIP menggunakan sistem demokrasi terpimpin.

Selain itu, kata Djarot, partai juga merekam track record dan data hasil psikotes terhadap anggotanya dalam sebuah big data.

Data ini berada di situation room dan digunakan ketika terjadi perselisihan atau menyeleksi kader. Data ini hanya bisa diakses oleh kepala bagian tersebut dan Megawati.

Lihat Juga : Pelaku Vandalisme Baliho Puan 'PKI' dan 'Koruptor' Ditangkap

"Hanya ibu ketua umum yang bisa melihat sama kepala situation room yang bisa melihat data itu," kata Djarot.

Massa PDIP Loyalis Sukarno dan Megawati

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Aditya Perdana menyatakan Kudatuli berpengaruh terhadap titik balik PDI yang selama Orde Baru hanya mendapatkan suara buncit.

Gejolak politik kurun 90-an, di mana timbul gerakan perlawanan terhadap Orde Baru terus bermunculan. PDIP jadi salah satu wadah bernaung bagi kelompok oposisi dan gerakan masyarakat yang masih tercerai berai. Mereka semakin terkonsolidasi dan menemukan momentum saat tragedi Kudatuli.

"Jadi peristiwa itu adalah simbol perlawanan dari kelompok kritis waktu itu. PDI itu adalah ikon kritis selain kelompok oposisi yang lain," kata Aditya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (26/7) malam.

Pasca-Soeharto lengser, partai politik bermunculan sementara Golkar menjadi sasaran kemarahan publik. Suara partai beringin itu anjlok.

Saat itu, meskipun muncul sederet partai yang cukup menonjol seperti PAN yang didirikan Amien Rais dan PKB yang didirikan Gus Dur, PDIP merupakan partai yang terkuat. Sebab, PDIP merupakan partai lama dan terorganisir dengan baik.

"Jadi langsung terkonsolidasi, barisannya langsung rapi," kata Aditya.

Sebagaimana Djarot, Aditya juga menyebut bahwa PDIP banyak diisi oleh kalangan marjinal dan disebut sebagai partai orang kampung.

Lihat Juga : Tito Larang Papua Lockdown, Minta Enembe Pakai PPKM Level 4

Mereka menggunakan jargon 'Partai Wong Cilik' dan menjadi representasi kelompok pinggiran.

"Yang ada di dalam isinya bukan orang-orang yang berpendidikan," jelas Aditya.

Namun peristiwa Kudatuli bukan satu-satunya faktor kebangkitan PDIP. Aditya menyebut faktor lainnya adalah kemampuan PDIP, dalam hal ini Megawati, mengorganisir dan menjaga basis pendukungnya.

Lewat hal itu PDIP berhasil memenangi pemilu. Namun, kata Aditya, para wakil PDIP melempem ketika masuk parlemen. Hal ini pula yang menjelaskan jatuh bangun PDIP, terutama periode 2004-2009.

"Ketika masuk ke jalur kekuasaan, jalur legislatif bikin kebijakan itu melempem semua. Itu yang kemudian, oh PDIP kok begitu?" ujar Aditya.

Loyalis Sukarno dan Figur Megawati

Menurut Aditya, PDIP lantas membenahi diri ketika mereka menjadi oposisi selama masa kepemimpinan Presiden SBY.

Mereka belajar bagaimana tata cara menjadi eksekutif dan berargumen saat mendorong kebijakan.

"Istilahnya jadi pinteran lah," jelasnya.

Mengenai kejayaan PDIP yang terus berlangsung hingga hari ini, Aditya menyebut hal itu disebabkan beberapa faktor.

PDIP, menurut Aditya, memiliki jejaring pendukung yang sudah ada sejak kurun tahun 1955. Mereka merupakan kelompok nasionalis pendukung Soekarno.

Hal ini bisa dilihat dari beberapa daerah yang menjadi kantong pendukung tetap PDI P, seperti Jawa Tengah, Sulawesi Utara, dan Bali.

"Itu enggak bisa diutak-atik. Jadi relatif itu sudah terpetakan, sudah sangat kuat dan cukup panjang," ujar Aditya.

Selain itu, menurut Aditya, PDIP juga berhasil menciptakan figur publik selain Megawati. Keberadaan figur ini menjadi faktor penting selain mesin politik.

Mereka berasal dari DPR ataupun pemimpin daerah dan berhasil mengerek suara.

"Itu memang yang harus diciptakan oleh partai. Dan PDIP memang arahnya sudah ke sana," ujarnya.

Meski demikian, kata Aditya, keberadaan figur Sukarno dan pewarisnya, Megawati, menjadi faktor yang tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan PDIP.

Lihat Juga : Gedung Isolasi di Surabaya Pakai Tempat Tidur dari Kardus

Menurut Aditya, Megawati menjadi figur sentral. Meskipun beberapa tokoh senior seperti Kwik Kian Gie, Arifin Panigoro, dan Laksamana Sukardi hengkang, mereka tidak bisa menandingi Megawati.

Pengaruh figur Megawati ini telah Aditya konfirmasi dalam sejumlah penelitiannya. Di Manado, misalnya, Aditya mendapatkan pernyataan bahwa soliditas PDIP bergantung pada sosok Megawati.

"Jadi PDIP tanpa Megawati itu tentu akan beda cerita. Kesolidan organisasi itu ada di figur," terang Aditya.

Meski demikian, pengaruh dan keberadaan Megawati juga menjadi PR bagi PDIP. Aditya mengingatkan setiap sosok memiliki batas usia.

Sementara, hingga saat ini belum ada sosok yang dinilai bisa menggantikan Megawati.

"Itu belum ada yang bisa jawab kecuali Megawati sendiri yang maunya bagaimana," kata Aditya.