Risma: Kriminalisasi Difabel Tak Hanya di Merauke, Itu Banyak

CNN Indonesia

Rabu, 28 Jul 2021 20:14 WIB

Mensos Tri Rismaharini mengatakan selain kasus TNI menginjak kepala warga di Papua, kriminalisasi difabel juga terjadi di banyak tempat. — Mensos Tri Rismaharini mengatakan selain kasus aparat TNI menginjak kepala warga di Papua, kriminalisasi difabel juga terjadi di banyak tempat. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan kriminalisasi pada kelompok difabel tidak hanya terjadi di Merauke, Papua, tapi juga di banyak daerah lainnya.

Risma mengaku banyak menemukan kasus tindak kekerasan dan kriminalisasi terhadap penyandang disabilitas seperti di NTT, bahkan di Kota Surabaya.

Lihat Juga :

Kronologi Tentara Injak Kepala Versi Komnas Papua dan TNI AU

"Sebetulnya kasus kriminalisasi pada penyandang difabel bukan hanya di Merauke. Kemarin saya di NTT ketemu anak yang bisu, dia diperkosa, sebetulnya banyak sekali yang seperti itu," kata Risma saat ditemui di Kantor Kemensos, Salemba, Pusat, Rabu (28/7).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Risma, pihaknya selalu berusaha mencari cara menekan tindak kekerasan pada para penyandang disabilitas. Kemensos juga berupaya agar para difabel bisa melakukan pembelaan jika dikriminalisasi.

"Memang berat sekali, tidak mudah. Saya harus berpikir bagaimana caranya mereka bisa keluar dari semua gangguan itu," ucap Risma.

Dia juga mengatakan butuh sebuah sistem di masyarakat yang dibangun dengan penuh kesadaran agar penyandang disabilitas bisa hidup lebih tenang dan nyaman, tanpa takut akan tindak kekerasan oleh orang lain.

Lihat Juga :

Serda A dan Prada V Jadi Tersangka Penginjak Kepala di Papua

"Bukan hanya teknologi yang dibutuhkan, tapi juga sistem masyarakat yang penuh kesadaran harus kita bangun. Supaya penyandang difabel bisa terhindarkan dari bahaya itu," pungkas Risma.

Kasus kekerasan pada warga sipil di Merauke, Papua, menjadi sorotan banyak pihak. Dalam video singkat berdurasi 1:20 detik yang viral di media sosial tersebut menampilkan dua oknum TNI AU menginjak kepala seorang warga sipil yang juga penyandang disabilitas.

Peristiwa tersebut mendapat banyak kecaman dari masyarakat dan sejumlah organisasi pembela hak asasi manusia (HAM).

Terkait peristiwa ini, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah memerintah KSAU mengambil tindakan tegas. Danlanud dan Dansatpom Lanud di Merauke telah dicopot. Kedua pelaku pun ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan.

Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Angkie Yudistia, meminta maaf atas insiden tersebut. Ia berharap aparat menggunakan pendekatan humanis, terutama kepada warga disabilitas.

Angkie mengaku sangat memahami perasaan penyandang disabilitas karena ia pun seorang tunarungu. Ia paham betul betapa sulitnya berkomunikasi.

"Sebagai bagian dari pemerintah dan juga sesama disabilitas, saya meminta maaf atas kejadian ini dan berharap ke depannya tidak terulang peristiwa serupa di kemudian hari," kata Angkie dalam keterangan tertulis, Rabu (28/7).