Busyro Kritik KPK: Juliari Harusnya Dituntut Seumur Hidup

CNN Indonesia | Kamis, 29/07/2021 20:18 WIB
Busyro Muqqodas yang juga mantan pimpinan KPK meyebut tuntutan 11 tahun penjara dan pencabutan hak politik kepada eks Mensos Juliari Batubara terlalu rendah. Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Busyro Muqqodas mengatakan jaksa KPK semestinya bisa memberikan tuntutan hukuman seumur hidup bagi eks Mensos Juliari Batubara apabila tuntutan hukuman mati sulit untuk dilakukan. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Busyro Muqqodas mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hanya menuntut mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara 11 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bansos Covid-19.

Busyro mengatakan jaksa KPK semestinya bisa memberikan tuntutan hukuman seumur hidup bagi Juliari apabila tuntutan hukuman mati sulit untuk dilakukan.

"Hukuman mati sekarang tak pernah diterapkan. Karena syaratnya sulit sekali. Sehingga tuntutan paling ideal tak perlu hukuman mati seperti dikatakan Firli. Bisa dengan hukuman seumur hidup. Dan itu ada konvensinya," kata Busyro kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/7).


Mantan pimpinan KPK itu menilai lembaga yang kini dipimpin Firli Bahuri Cs tersebut tengah mengalami degradasi dan ketumpulan dari sisi filosofis, sosiologis, dan yuridis usai menjatuhkan tuntutan 11 tahun bagi Juliari.

Busyro menjelaskan secara sosiologis, korupsi merupakan bentuk kejahatan luar biasa atau extraordinary crime dan berdampak sistemik. Terlebih, kasus yang menjerat Juliari ini terkait bansos Covid-19. Di sisi lain, ia melihat martabat negara yang tercantum dalam UUD 1945 tengah dihancurkan oleh para koruptor.

"Sehingga korupsi sekarang menggambarkan adanya birokrasi yang mencerminkan state capture corruption," ujarnya.

Lebih lanjut, Busyro menyayangkan jaksa KPK yang hanya menuntut pencabutan hak politik Juliari selama empat tahun. Mestinya, Juliari dituntut pencabutan hak politik sampai 20 tahun mengingat korupsi yang dilakukan sudah merugikan banyak pihak.

"Kenapa tak dikembangkan tradisional KPK yang lama? Yakni dicabut hak-hak politiknya dulu rata-rata 5 tahun, sekarang bisa dicabut hak-hak politiknya bisa sampai 20 tahun," ujarnya.

Ketua KPK Firli Bahuri sempat mengancam pihaknya akan memberikan tuntutan pidana mati terhadap pelaku korupsi di tengah bencana. Namun hal itu tak terbukti di pengadilan ketika jaksa KPK hanya menuntut Juliari selama 11 tahun.

Firli mengatakan untuk menuntut seseorang tersangka dengan ancaman hukuman mati harus memenuhi unsur pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tipikor.

"Silakan ke jubir [juru bicara], hukuman mati diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Untuk menuntut seseorang tersangka dengan ancaman hukuman mati maka harus memenuhi unsur pidana Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor. Silakan ke Pak Ali. Dulu pernah saya sampaikan," kata Firli melalui pesan tertulis, Kamis (29/7).

(rzr/fra)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK