Khofifah: Transparansi Data Covid-19 Jatim Lahir dan Batin

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menampik tudingan kejanggalan pertambahan data kasus positif dan kematian akibat Covid-19 di wilayahnya.

Khofifah mengklaim data perkembangan kasus Covid-19 sudah disajikan secara transparan. Menurutnya, tak ada upaya rekayasa atau menutupi fakta kasus positif dan kematian Covid-19.

"Insyaallah data Pemprov Jatim ini transparansinya lahir batin, tidak ada sesuatu yang di-engineering," saat memberikan sambutan secara virtual di Forum Guru Besar Universitas Airlangga, Surabaya, Jumat (30/7).

Khofifah mengatakan dirinya dan sejumlah kepala daerah di Jatim merasa menjadi pihak tertuduh terkait data ini. Ia mengaku tak dalam posisi membela diri terkait data tersebut.

"Seolah-olah Pemprov Jatim ini jadi tertuduh. Atau kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota. Sama sekali tidak ada nuansa bela diri atau apa," ucapnya.

Ia kemudian mengatakan data yang selama ini tercatat dan dipublikasikan Pemprov Jatim adalah data yang bersumber dari sistem New All Record (NAR) Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Dalam sistem NAR, kata Khofifah, tidak ada satupun variabel yang merupakan laporan langsung dari pihaknya ke Kemenkes. Semua data itu merupakan laporan laboratorium PCR dan kabupaten/kota.

"Dalam sistem pelaporan, kami tidak ada apapun yang dilaporkan oleh pemprov atau gubernur, pelaporan itu semuanya bottom up," ujarnya.

Ia juga menampik melakukan koordinasi dengan laboratorium-laboratorium untuk menekan angka kasus. Menurutnya, seluruh sampel itu dilaporkan langsung ke Kemenkes.

"Tidak ada harus koordinasi pengelola lab 'eh Gubernur ini yang sekarang saya laporkan berapa'. Jadi data auto rilisnya dari lab PCR langsung ke NAR," katanya.

Mantan menteri sosial itu mengaku juga sempat tiga kali mengajukan dan melakukan audit data kematian ke Kemenkes, baik saat era Menteri Terawan maupun yang kini menjabat Budi Gunadi Sadikin.

Khofifah mengklaim dirinya sebagai kepala daerah yang paling proaktif meminta bantuan audit kepada Tim Kemenkes. Audit tak mungkin dilakukan jika tak ada permintaan dari kepala daerah.

"Artinya, saya lah yang minta proaktif, saya telepon, mereka minta surat saya kirim surat, saya minta dibantu audit kematian," ujarnya..

Lebih lanjut, Khofifah menyebut sinkron data kematian Covid-19 Jatim dengan Kemenkes juga menjadi yang tertinggi dibanding sejumlah daerah lain.

Hal itu dilihat dari data LaporCovid-19. Jatim tercatat hanya memiliki gap 2 data, sementara daerah lain bisa mencapai selisih ribuan kasus. Ia mengaku dituding kongkalikong dengan pemerintah kabupaten/kota untuk kompak merekayasa data kematian.

"Bagaimana saya kongkalikong dengan Kemenkes, karena data itu adalah data yang dari pemkab pemkot. Data dari pusat kami unggah, sehingga tidak ada dari Pemprov," ujarnya.

Berdasarkan data Pemprov Jatim, Kamis (29/7), total kasus kematian Covid-19 sebesar 19.992 orang. Sementara itu data Kemenkes yang dioleh Satgas Covid-19, mencatat kasus kematian Jatim 19.621 orang.

Untuk kasus positif Covid-19 berdasar data Pemprov Jatim kemarin sebesar 298.552 kasus. Kemudian di data Satgas Covid-19, kasus positif virus corona di Jatim mencapai 298.525 orang. Ada selisih dari total kematian dan positif Covid-19 antara data Pemprov Jatim dan pusat.