82 Hari KPK Tanpa OTT, ICW Sebut Efek Kontroversi TWK

CNN Indonesia | Jumat, 30/07/2021 17:49 WIB
Kevakuman akan operasi tangkap tangan (OTT) KPK, yang terakhir dilakukan pada awal Mei, disebut akibat pengaruh masalah tes wawasan kebangsaan. Sudah hampir 3 bulan KPK tidak melakukan operasi tangkap tangan lagi sejak awal Mei lalu (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Sudah hampir tiga bulan, tepatnya 82 hari, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melakukan penindakan melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Terakhir kali KPK melakukan OTT yakni pada 9 Mei, ketika bekerja sama dengan Bareskrim Polri menangkap tangan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat dan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Upaya itu berkaitan dengan penanganan kasus dugaan suap jual beli jabatan. Perkara ini pada akhirnya ditangani oleh Bareskrim Polri.


CNNIndonesia.com sudah menghubungi Ketua KPK Firli Bahuri dan Plt. Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri untuk menanyakan seputar pekerjaan khususnya di bidang penindakan selama masa pandemi Covid-19. Namun, sampai berita ini ditulis belum direspons.

Hanya saja, Firli pernah menyatakan bahwa pekerjaan memberantas korupsi tidak terganggu meskipun di tengah pandemi Covid-19.

"Meski jam kerja berkurang, tugas dan kewajiban kami sesuai amanat undang-undang sebagai pemberantas korupsi yang sudah berurat akar di republik ini, tetap berjalan dan tidak akan berhenti hanya karena pandemi ini," kata mantan Kapolda Sumsel itu, 15 September 2020.

Sejak sebelum menjadi Ketua KPK, Firli diketahui tak menjadikan OTT sebagai prioritas dengan dalih pemberantasan korupsi harus menyeluruh melibatkan berbagai sektor.

"Pemberantasan korupsi yang sekarang dilakukan KPK tidak hanya cukup dengan penindakan melalui upaya OTT. Tetapi harus dilakukan terintegrasi dan menyeluruh dengan upaya-upaya pencegahan, serta monitoring atas pelaksanaan program-program pemerintah," ujar dia, pada 2019.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, menilai OTT merupakan senjata utama KPK dalam mengungkap kasus korupsi. Menurut dia, ada dua hal yang menyebabkan kegiatan tangkap tangan menurun.

Pertama, kata dia, pimpinan KPK tidak memiliki konsentrasi yang cukup besar dalam isu penindakan. Kedua, lembaga antirasuah lebih disibukkan dengan sejumlah kontroversi yang justru dibuat oleh pimpinan KPK sepanjang pandemi Covid-19.

Ia mencontohkan satu kontroversi terkait dengan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang membuat 75 pegawai KPK dinonaktifkan.

"Jadi, mereka disibukkan dengan klarifikasi-klarifikasi tanpa ada langkah konkret terutama penindakan KPK," ucap Kurnia.

Infografis Jejak Pelemahan KPK Era JokowiInfografis Jejak Pelemahan KPK Era Jokowi. (Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Kurnia juga menilai KPK belum melakukan OTT lagi lantaran ada sejumlah pegawai yang dinyatakan tidak lolos TWK. Menurutnya, itu mempengaruhi kerja-kerja KPK. Terlebih ada beberapa kepala satgas kasus yang turut diberhentikan.

"Hal ini dikarenakan TWK yang justru memberhentikan sejumlah penyidik maupun kasatgas penyidik perkara itu. Maka semestinya tidak ada argumentasi lain yang dapat digunakan oleh pimpinan KPK untuk tidak melantik 75 pegawai KPK menjadi ASN," kata Kurnia

Ada cukup banyak perkara-perkara besar yang hingga kini belum dituntaskan oleh KPK. Mulai dari perkara bansos, ekspor benur, ataupun suap pajak.

Jika melihat fakta, korupsi tidak berhenti di masa pandemi. Sejak wabah virus corona (Covid-19) terdeteksi di Indonesia pada Maret 2020 lalu, KPK justru mengungkap perbuatan jahat di beberapa sektor. Beberapa di antaranya melalui OTT. 

Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, setidaknya ada enam perkara yang diungkap dan ditangani KPK sepanjang pandemi Covid-19 ini.

Di antaranya kasus dugaan suap terkait pekerjaan infrastruktur Bupati Kutai Timur Ismunandar (2 Juli 2020); kasus dugaan suap penetapan izin ekspor benih lobster (25 November 2020); kasus dugaan suap Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna (27 November 2020).

Kemudian kasus dugaan suap Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo (Desember 2020); kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 (4 Desember 2020); dan kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur yang menjerat Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (26 Februari 2021).

(ryn/bmw/bmw)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK