Firli Respons Ombudsman Soal Dugaan Malaadministrasi TWK KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengambil sikap atas temuan Ombudsman RI perihal malaadministrasi terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam rangka alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Lihat Juga : Kasus Pengancaman, Polisi Periksa dan Sita HP Istri Jerinx

Ketua KPK, Firli Bahuri, menyatakan pihaknya masih menunggu proses hukum yang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) sebelum menyikapi temuan Ombudsman RI tersebut.

Proses hukum di MK terkait uji materi Pasal 68 B ayat 1 dan Pasal 69 C UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, sedangkan proses hukum di MA terkait Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021.

"Seketika suatu persoalan sudah masuk ranah hukum, maka tentu ada independensi hukum. Jadi, kewenangan lain harus tunduk pada hukum," ujar Firli dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Senin (2/8).

Lihat Juga : Polda Sumsel Bantah Anak Akidi Tio Sudah Tersangka

"Karena itu, KPK mengambil sikap menghormati hukum. Kita tahu hari ini adalah pemeriksaan di MK atas gugatan beberapa pihak, ada juga gugatan uji materiil yang diajukan ke Mahkamah Agung. Itu kan kita patuhi," lanjutnya.

Firli berujar pihaknya sudah menerima dan mempelajari salinan dokumen terkait malaadministrasi TWK sebagaimana temuan Ombudsman RI.

"KPK sudah mempelajari LAHP [Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan] Ombudsman RI. KPK akan ambil sikap dan nanti akan disampaikan kepada publik bagaimana sikap KPK atas LAHP itu. Termasuk KPK pun akan berikan jawaban terhadap Ombudsman RI," terang Firli.

Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan malaadministrasi terkait tahapan pembentukan kebijakan (dasar hukum), tahapan pelaksanaan asesmen TWK, dan tahapan penetapan hasil.

Lihat Juga : Panglima Bela Babinsa-Bhabinkamtibmas Usai Disindir Khofifah

Atas dasar itu, Ombudsman RI menyampaikan tindakan korektif bagi KPK dan BKN. Satu di antaranya meminta agar 75 pegawai KPK tak lolos TWK dialihkan statusnya menjadi ASN sebelum 30 Oktober 2021.