Dokumen Pertemuan UNESCO Sentil RI soal Proyek di TN Komodo

Dokumen yang dibahas dalam pertemuan di WHC UNESCO itu pun mendapatkan apresiasi dari kelompok aktivis di Indonesia, termasuk yang konsisten mengawal kelestarian alam habitat Komodo di NTT. Salah satunya ditunjukkan akun twitter @KawanBaikKomodo, Sabtu (31/7) malam.

[Gambas:Twitter]

Dalam utasnya, akun tersebut menyatakan, "Jadi Pemerintah @jokowi harus hentikan semua proyek infrastruktur dan perizinan investasi resort dll sampai proses selanjutnya; yaitu pemerintah harus memasukkan revisi AMDAL dan harus disetujui Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN)."

"Selain menghadapi perlawanan warga lokal di NTT & kritik masyarakat sipil nasional, Pemerintah sekarang harus bertanggungjawab kepada Badan PBB @UNESCO
mengingat status TN Komodo sebagai World Heritage," imbuh akun tersebut pada kicauan selanjutnya.

Lihat Juga : Dekrit Gus Dur, Wayang Kulit dan Sepucuk Surat Lurah Gambir

Manajer Kampanye Walhi NTT Rima Melani Bilaut saat dihubungi mengapresiasi dokumen UNESCO atas TN Komodo tersebut.

"Kami dari WALHI melihat bahwa draft decision tersebut merupakan sikap nyata dari UNESCO terhadap keselamatan TNK," kata Rima saat dihubungi.

Ia mengatakan selama ini banyak pihak mulai dari masyarakat hingga lembaga terkait telah berkorespondensi dengan UNESCO terkait Komodo, termasuk pula pihaknya.

"Kami cukup senang bahwa rekomendasi yang masyarakat dan semua jaringan perjuangkan dimasukkan dalam beberapa poin putusan mereka, yang sedianya dibahas pada konferensi UNESCO pada tanggal 16-31 Juli tersebut," kata dia.

Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah RI untuk menyikapi dokumen UNESCO itu dengan serius sebagai entitas yang berstatus warisan dunia (world heritage).

"Walhi NTT meminta pemerintah untuk fokus pada upaya upaya terpadu dan berkelanjutan untuk melindungi ekosistem TNK dan mengembangkan ekonomi warga yang ramah lingkungan di TNK. Tantangan perlindungan Komodo sekaligus penguatan ekonomi warga serta kapasitas sains pengelolaan TNK harus jadi prioritas untuk dikerjakan," katanya.

Lihat Juga : Alasan Hutan Sumatera Masuk 'Daftar Neraka' UNESCO

Saat dikonfirmasi, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Arief Rachman mengonfirmasi mengenai dokumen terkait komodo yang diperbincangkan dalam pertemuan WHC UNESCO tersebut. Namun, katanya, itu masih berupa draf, dan ia belum tahu lagi kelanjutan pascapertemuan tersebut.

"Betul. Kalau draf ya masih rencana," kata Arief Rachman ketika dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Minggu siang.

Sementara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa pembangunan fasilitas pariwisata di TN Komodo sudah mengikuti prinsip-prinsip yang sesuai dengan standar UNESCO.

Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem Wiratno mengatakan pembangunan di TN Komodo tidak mungkin dihentikan seperti yang diinginkan UNESCO.

"Kan, itu pembangunan sudah mau selesai," tutur Wiratno ketika dihubungi CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Selasa (3/8).

Wiratno mengaku memahami kekhawatiran UNESCO terkait OUV pada pembangunan tersebut. Namun ia meyakini kekhawatiran itu tidak terjadi. Lagi pula, kata dia, pembangunan hanya dilakukan pada 1 hektare lahan di Pulau Rinca yang memang lingkungannya sudah rusak sebelum dibangun.

"Jadi logic-nya, orang bangun ini bagus kok disuruh nunda? Ini apanya? Padahal tidak terbukti sampai sekarang ada komodo yang mati atau terganggu," tutur dia.

Wiratno menilai kekhawatiran itu disebabkan UNESCO belum pernah melihat langsung kondisi pembangunan di lapangan. Ia meyakini jika sudah melihat langsung, UNESCO akan memahami sudut pandang pemerintah.

Wiratno mengatakan pihaknya akan terus berkomunikasi melalui duta besar Indonesia di Inggris yang merupakan delegasi tetap UNESCO. Ia juga ingin mengundang UNESCO datang langsung ke Pulau Rinca.

"Makanya aku undang UNESCO ke Komodo, tak tunjukkan. Mereka harus percaya data dan fakta yang ada di pemerintah," tambah Wiratno.

Lihat Juga : Suku Bajo, Penyelam dan Pengembara Laut nan Ulung

KLHK belum merespons mengenai materi dari dokumen yang dibicarakan dalam pertemuan WHC Unesco di China pada 16-31 juli tersebut.

Selain itu, CNNIndonesia.com belum mendapatkan pernyataan resmi dari pemerintah RI terkait hasil pertemuan WHC UNESCO di Fuzhou tersebut dari pihak Istana maupun badan terkait proyek Taman Nasional Komodo.

Sementara itu, Juru Bicara Kemenlu RI Teuku Faizasyah saat dihubungi pada siang ini menyebut dokumen UNESCO tersebut jadi kewenangan KLHK untuk menjawabnya. Duta Besar Republik Indonesia di Paris yang Merangkap Andorra, Monako dan UNESCO, Arrmanatha Nasir, juga belum memberi respons atas dokumen UNESCO terkait TN Komodo.