Kematian di Luar Jawa Naik, LaporCovid Soroti Data hingga SDM

Koordinator Tim Lapor Data Lapor Covid-19, Said Fariz Hibban mengatakan tren peningkatan kematian di luar Jawa-Bali dipicu banyak faktor, dari data Covid-19 yang belum benar hingga ketersediaan sumber daya manusia (SDM).

Said mengatakan secara umum data Covid-19 yang disajikan pemerintah oleh Kementerian Kesehatan tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Dengan kata lain, angka kematian versi pemerintah lebih kecil ketimbang di lapangan.

Lihat Juga : Kapolda Sumsel Minta Maaf ke Rakyat RI Soal Rp2 T Akidi Tio

Kondisi tersebut membuat kesadaran atau sense of crisis dari pemerintah dan masyarakat, kurang tersentuh untuk menangani pandemi Covid-19.

"Kalau kesadaran itu enggak ada, sama saja bohong. Kesadaran itu dibangun dari data, informasi. Sekarang data yang dipakai dari Kemenkes, gimana mau dapat kesimpulan yang sesuai," kata Said saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (5/8).

Dia menjelaskan, tren peningkatan angka kasus positif dan kematian di luar Jawa-Bali dikarenakan tidak ada penanganan serius dari pemerintah pusat terhadap daerah. Padahal, lanjutnya, penanganan pandemi di luar Jawa-Bali butuh perhatian khusus karena memiliki banyak tantangan.

Tantangan penangananCovid-19 di luar Jawa-Bali seperti ketersediaan SDM tenaga kesehatan yang belum merata, kesiapan fasilitas kesehatan, infrastruktur warga untuk menjangkau rumah sakit, dan kesiapan logistik mulai dari alat kesehatan hingga obat-obatan.

Lihat Juga : Dinar Candy Diciduk Polisi Buntut Berbikini Protes PPKM

Menurutnya, tantangan-tantangan besar tersebut tidak bisa ditangani hanya oleh pemerintah tingkat kota atau kabupaten. 

"Ada 386 kabupaten kota di luar Jawa-Bali yang harus kita sikapi bersama. Bahwa kondisi kejadian kematian ini akan masuk ke desa-desa yang kita tahu infrastruktur dan SDM terbatas. Di sini pemerintah pusat dan provinsi harus intervensi," ujar Said.

Dia berkata, upaya pencegahan itu juga terhambat karena tidak ada kesadaran akan krisis pandemi Covid-19 di masyarakat. Sementara untuk menimbulkan kesadaran, diperlukan informasi berupa data yang sesuai realita dan keilmuan.

Said menilai data kematian versi pemerintah tidak sesuai kenyataan dan tidak mengikuti kaidah pendataan pandemi Covid-19.

"Pertama kasus kematian tidak terekam semua. Padahal ada kasus kematian probable yang harusnya masuk dan terekam dalam laporan data sehari-hari," kata Said.

Dia juga mengkritik data vaksinasi Covid-19 nasional yang seolah-olah menunjukkan angka yang tinggi. Padahal menurut LaporCovid-19, sekitar 90 persen dari vaksinasi Covid-19 nasional disumbang oleh DKI Jakarta.

"Kalau banyak disumbang Jakarta, perlindungan Covid-19 kepada masyarakat di daerah tentunya kecil. Tujuan vaksinasi melindungi jadi tidak tercapai," ucap Said.

Lihat Juga : Senyum Ganjar Respons Sentilan Megawati di Acara PDIP

LaporCovid-19 juga menyoroti beberapa kali angka testing harian yang minim diikuti dengan turunnya angka kasus positif Covid-19. Dengan demikian, penurunan kasus positif tak bisa disebut sebagai keberhasilan pemerintah karena dibarengi dengan testing yang juga rendah.

"Jadi kalau misalnya dibilang kasus aktif turun dengan testing turun ya enggak usah dianggap kemajuan, itu justru kemunduran. Sama seperti kita mengejar ikan dengan jaring ikan kecil," tuturnya.

Kementerian Kesehatan sebelumnya mengakui ada peningkatan kasus kematian di luar Jawa-Bali. Mengutip data harian Satgas Covid-19, ada 6 provinsi di luar Jawa-Bali yang mengalami tren peningkatan dan tambahan angka kasus kematian yang relatif tinggi.

Beberapa daerah terpantau mengalami peningkatan kasus kematian di antaranya Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur.