RK Klaim PPKM Turunkan BOR, Mahyeldi Akui Belum Evaluasi

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) rumah sakit rujukan Covid-19 di wiayahnya turun menjadi 42 persen usai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Hari ini keterisian rumah sakit kita turun ke 42 persen dari puncaknya bulan lalu ke-91 persen. Momen itu sudah lewat, alhamdulillah. Hari ini sudah 42 persen," kata dia dalam acara peluncuran program Vaksinasi Silih Tulungan di kawasan Industri Suryacipta, Karawang, Senin (9/8).

Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil menuturkan, 6.000 ruang isolasi yang ada di desa-desa juga kini sudah mulai kosong pasien. Dari puncaknya yang mencapai 60 persen kini kembali turun menjadi 30 persen.

Ia pun mengklaim PPKM cukup berhasil menurunkan angka penyebaran virus Covid-19. Menurutnya, ini menjadi sinyal positif mengingat beberapa negara seperti Amerika Serikat, Malaysia, Filipina hingga Vietnam kini kasusnya naik lagi.

"Apakah PPKM berhasil? Saya berkesimpulan berhasil menurunkan epidemologinya. Dulu Amerika sempat tidak ada masker tapi karena varian delta sekarang pakai masker lagi," ujarnya.

Selain itu, Emil mengungkapkan sejumlah negara di Asia Tenggara kini kasusnya tengah naik. Di Malaysia, tren lagi naik karena virus delta.

"Filipina, Thailand yang selama ini flat, Vietnam yang sempat dipuji-puji, hari ini sedang tren naik. Hari ini Indonesia pas puncaknya di Juli, sekarang trennya turun," tuturnya.

Berdasarkan data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Provinsi Jabar (Pikobar) per Minggu (8/8), BOR rumah sakit kini berada di 41,29 persen. Sedangkan BOR rumah sakit sebelum diberlakukan PPKM level 3 dan 4 pada (20/7) mencapai 77,04 persen.

"Keterisian rumah sakit konsisten turun hingga perpanjangan PPKM level 3 dan 4 saat ini. Hal baik ini harus disertai peningkatan partisipasi masyarakat untuk memperluas jangkauan vaksinasi. Semoga BOR ini bisa terus turun," kata Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Jabar Dewi Sartika.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Anasrullah mengatakan masih belum ada evaluasi soal PPKM.

"Hingga saat ini masih belum ada evaluasinya, dan rapat keputusan selanjutnya juga belum diketahui," sebut Mahyeldi kepada CNNIndonesia.com, Senin (9/8).

Selama pemberlakukan PPKM, ia mengklaim Sumbar sudah mengalami perubahan yang baik. Pasalnya, penerapan PPKM yang dulunya dilaksanakan pada empat kabupaten kota, kini hanya pada satu kota saja.

"PPKM yang dulunya pada empat kabupaten kota, sekarang tinggal satu kota saja. Meskipun begitu, kita tetap meningkatkan lagi prokes sebagaimana yang sudah diterapkan oleh Peraturan Daerah (Perda)," klaim Mahyeldi.

Diketahui, Presiden Jokowi sudah memperpanjang PPKM Level 4 di Jawa-Bali hingga 16 Agustus.