4 Permintaan Pengusaha Jika Pemerintah Perpanjang PPKM

Kalangan pengusaha mengusulkan sejumlah pelonggaran kepada pemerintah apabila PPKM level 4 diputuskan lanjut.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan salah satu usul berkaitan dengan kelonggaran bagi pusat perbelanjaan atau mal untuk beroperasi. Usul disampaikan karena pengusaha pusat perbelanjaan sedang dihadapkan pada kesulitan setelah tutup sebulan penuh selama penerapan PPKM darurat dan Level 4.

Mereka janji kalau usulan diterima, pengelola mal dan juga restoran akan memberlakukan protokol kesehatan (prokes) ketat supaya penularan corona di lingkungan mal dan restoran bisa dicegah.

"Kami lihat seharusnya sektor yang melakukan prokes ketat dilonggarkan yakni ritel mal dan restoran. Tapi di perpanjangan kemarin, justru warung malah yang dilonggarkan. Yang memberlakukan prokes ketat enggak dikasih (pelonggaran)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (9/8).

Usulan lain, sektor manufaktur bisa beroperasi, meskipun tidak termasuk dalam golongan sektor esensial maupun kritikal. Alasannya, sektor manufaktur ini berkaitan dengan rantai pasok (supply chain). 

Penghentian operasi saat PPKM ditakutkan akan mengganggu produksi di hulu yang bisa berdampak pada kondisi di hilir.

"Misalnya bikin piston mobil ekspor. Kalau mereka enggak boleh operasi, kan kacau di ujungnya bermasalah, karena itu dibutuhkan untuk melengkapi komponen mobil," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Usulan lain, menggencarkan penanganan covid-19 melalui 3T dan vaksinasi, bukan dengan perpanjangan PPKM level 4.

Hariyadi menyayangkan harga tes covid-19 PCR di Indonesia rata-ratanya mencapai Rp750 ribu. Menurutnya, itu masih terlalu mahal.

Padahal, PCR ini katanya, merupakan metode paling akurat ketimbang antigen. Menurutnya, semakin murah harga tes PCR, upaya pencegahan penularan secara dini bisa dilakukan karena masyarakat mau mengikuti tes itu.

"Seperti India sekarang. Saya baca di India Today, tes PCR di New Delhi harganya hanya Rp97 ribu kalau dirupiahkan. Kalau PCR sedemikian rendah di India, kenapa kita enggak bisa, sekarang kuncinya di situ," ujarnya.

Ia mengatakan berapa pun stimulus yang digelontorkan pemerintah tidak akan mencukupi apabila kasus corona berkepanjangan. Kondisi ini membuat pemerintah terpaksa melakukan PPKM level sehingga dunia usaha tidak kunjung bangkit.

Karenanya, ia berharap pemerintah meningkatkan kualitas 3T serta mempercepat vaksinasi.

"Kalau enggak percuma PPKM mau diperpanjang sampai kapan pun tidak akan beres-beres kalau begini caranya. Jadi, fokusnya pada penanganan covid itu yang paling utama. Kalau minta stimulus berapapun tidak akan cukup, kalau kondisi begini terus, besok diperpanjang lagi, diperpanjang lagi, restoran tutup, ritel tutup," ujarnya.

Ketua Bidang Keuangan & Perbankan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani menambahkan perpanjangan PPKM level 4 harus diimbangi dengan perpanjangan restrukturisasi kredit.

Sebetulnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan sinyal perpanjangan restrukturisasi kredit. Namun, Ajib menilai ada beberapa hal yang perlu disempurnakan.

"Masih ada beberapa poin yang perlu ditambahkan salah satunya keringanan bunga, misalnya bunga maksimal 3 persen diatas SBI. Agar para debitur bisa mengatur cash flow-nya lebih baik," ujarnya.

Namun, ia menyatakan pelaku usaha lebih mendorong pemerintah untuk meningkatkan penerapan prokes. Sepakat dengan Hariyadi, penanganan covid-19 hendaknya dimaksimalkan sehingga kasusnya pun bisa ditekan. Ujungnya, kegiatan perekonomian bisa kembali berjalan.