Polisi: 95,5 Persen Warga DKI Divaksin, Capai Herd Immunity

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengklaim sebanyak 95,5 persen warga Jakarta telah mendapat suntikan vaksin virus corona (Covid-19).

Yusri menyebut capaian vaksinasi tersebut telah melampaui standar WHO, yang menyebut herd immunity akan tercapai jika 70 persen warga di sebuah daerah telah divaksin.

Lihat Juga : Pemprov DKI Tambah Target Vaksinasi Covid-19 Jadi 11 Juta

"Menurut WHO 70 persen (populasi disuntik vaksin untuk herd immunity), hari ini Jakarta sudah sekitar 95,5 persen (warga divaksinasi) sudah melewati herd immunity WHO," kata Yusri kepada wartawan, Selasa (10/8).

Yusri juga mengklaim Jakarta menjadi daerah tertinggi terkait jumlah warga yang telah menerima vaksinasi.

"Jakarta sekarang dalam program percepatan vaksinasi, se-Indonesia Jakarta ini nomer satu," ujarnya.

Lihat Juga : UPDATE CORONA 10 AGUSTUS Rangkuman Covid: Kematian Naik, Nakes Tersangka Vaksin Kosong

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah target vaksinasi Covid-19 dari semula 8,8 juta menjadi 11 juta orang.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan target ini tak lepas dari kemampuan vaksinasi yang bisa dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Saat ini Pemprov DKI rata-rata dapat menyuntik 100 ribu orang per hari. Target 11 juta warga Jakarta divaksin diperkirakan rampung pada September atau Oktober 2021.

"Dari target 8,8 juta, kami menambah target menjadi 11 juta agar bisa memastikan seluruh warga Jakarta mendapatkan vaksin," kata Riza kepada wartawan, Selasa (10/8).

Lihat Juga : Usai Herbavid, Wakil Ketua DPR 'Endorse' Terapi Covid-19

Beberapa waktu lalu, Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengakui kekebalan kelompok atau herd immunity sukar tercapai karena tak ada vaksin Covid-19 dengan efikasi 100 persen.

Sementara itu, pada 17 Juli, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan target herd immunity di Jawa- Bali pada Agustus dengan menggencarkan vaksinasi.

"Jawa segera masuk ke herd immunity kita harapkan di bulan Agustus akhir, atau paling lambat pertengahan September," kata Presiden Jokowi dalam pengantar rapat terbatas evaluasi PPKM Darurat, disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7) bulan lalu.