Epidemiolog asal Universitas Griffith Australia Dicky Budiman mengkritik pemerintah yang mengeluarkan angka kasus kematian dari indikator penilaian penanganan Covid-19. Ia pun menilai penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia bakal semakin gelap jika tetap dilakukan.
Dikcy menyebut pemerintah tak bisa serta merta mengeluarkan angka kasus kematian apabila alasannya karena sengkarut data yang dilaporkan pemerintah daerah.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memperbaiki data kematian dari tingkat daerah hingga pusat jika memang terjadi sengkarut angka kematian akibat Covid-19
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau alasannya adalah masalah sengkarut data, ya tidak bisa. Saat pandemi ini juga enggak ada yang real time, makanya dalam data selalu dihitung pergerakan dalam tujuh hari," kata Dicky kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/9/2021).
Dicky khawatir mengesampingkan angka kematian berdampak pada evaluasi penanganan pandemi Covid-19 tak lagi mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Menurutnya, angka kematian berfungsi sebagai acuan melihat tingkat keparahan penyebaran virus.
"Kalau indikator menentukan tingkat keparahannya hilang, kita enggak tahu seberapa parah kondisinya. Dengan dihapuskannya indikator kematian, bukan hanya akan semakin banyak kematian yang tidak terdeteksi, tetapi juga akan berdampak pada penyusunan strategi penanganan pandemi di daerah," ujarnya.
Dari segi epidemiolog, kata Dicky, indikator wajib dalam pengendalian pandemi terbagi menjadi dua, yakni indikator awal dan akhir.
Indikator awal mencakup penambahan kasus harian, positivity rate, dan reproduction rate. Sementara indikator akhir meliputi tingkat keterisian rumah sakit dan kasus kematian.
"Itu pemahaman mendasar di epidemiologi. Sudah kita terbatas kapasitas testing dan tracing, dengan hilangnya data kematian ini membuat kita makin gelap dalam pengendalian pandemi ini," katanya.
Lihat Juga :![]() UPDATE CORONA 10 AGUSTUS Rangkuman Covid: Kematian Naik, Nakes Tersangka Vaksin Kosong |
Sebelumnya, Pemerintah mengeluarkan angka kasus kematian dari indikator penanganan Covid-19. Hal ini karena ditemukan masalah dalam input data akumulasi dari kasus kematian beberapa pekan sebelumnya.
Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dengan dikeluarkannya angka kematian dari indikator penanganan Covid-19, terdapat 26 kota dan kabupaten yang level PPKM-nya turun dari level 4 ke level 3.
Menurutnya ini menunjukkan perbaikan kondisi di lapangan yang cukup signifikan.
"Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian," kata Luhut dalam konferensi pers secara virtual, Senin (9/8).
"Karena kami temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian," ujarnya menambahkan.