Lonjakan Covid-19, Bukan Saatnya Pemerintah Salahkan Warga

Kasus positif dan kematian Covid-19 di Indonesia yang masih tinggi disebut bukan cuma salah masyarakat akibat ketidakdisiplinan penerapan protokol kesehatan. Inkonsistensi kebijakan pemerintah serta ketiadaan teladan pejabat turut andil dalam.

Pada periode Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level pada pekan lalu, 3 sampai 9 Agustus, total penambahan kasus positif Covid-19 mencapai 223.940 kasus.

Jumlah tersebut turun dibandingkan tujuh hari sebelumnya, 27 Juli-2 Agustus, yang mencapai 268.067 kasus.

Namun, penurunan jumlah kasus positif ini sejalan dengan jumlah tes swab PCR maupun antigen yang minim dalam enam hari terakhir. Selain itu, tambahan kasus positif juga belum bisa ditekan sampai 10 ribu per hari.

Di sisi lain, kasus kematian mulai menurun pada PPKM kali ini. Sepanjang 3-9 Agustus, total kematian Covid-19 sebanyak 11.280. Jumlah tersebut turun dibanding sepekan sebelumnya, 27 Juli-2 Agustus, yang mencapai 12.525 kasus.

Meskipun demikian, kasus kematian Covid-19 masih terbilang tinggi lantaran kasus masih bertambah di atas 10.000 kasus dalam sepekan terakhir ini.

Dalam beberapa kesempatan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkesan menyalahkan masyarakat dengan masih tingginya kasus.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, pada Juli, mengatakan tanpa kesadaran masyarakat menaati anjuran pemerintah laju penularan Covid-19 bakal sulit ditekan.

Selain itu, Gubernur Banten Wahidin Halim yang menyoroti rendahnya kepatuhan warga memakai masker yang tak jarang hanya digantung di leher.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Hermawan Saputra mengatakan kenaikan kasus tidak sepenuhnya salah masyarakat. Ia menyebut pemerintah memiliki andil dalam kenaikan kasus.

"Peran masyarakat adalah menyelenggarakan protokol 5M, peran pemerintah menyelenggarakan 3T. Masing-masing peran ini enggak juga dilakukan secara optimal. Bukan hanya masyarakat. Pemerintah juga 3T juga bermasalah," kata Hermawan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (10/8).

Hermawan mengatakan, sejak pandemi Covid-19 di Indonesia, banyak tindakan pemerintah yang tidak sejalan dengan prinsip memutus rantai penularan.

Ia mencontohkan soal pembatasan mudik bagi masyarakat, namun di sisi lain WNA diizinkan masuk ke Indonesia. Lalu soal pelaksanaan pembatasan seperti PPKM, namun tidak dibarengi dengan 3T yang optimal.

"Tapi juga kita tidak menyalahkan ketika PPKM berubah jadi darurat, ketika darurat berubah jadi level 4. Kita juga liat perkembangannya. Jadi ada ruang kritis tapi juga ada ruang memaklumkan," ucap dia.

"Memang enggak akan mungkin menyeragamkan masyarakat secara sikap dan perilaku. Justru di situlah gunanya kebijakan, pengaruh local influencer atau tokoh masyarakat, dan juga perlunya penegakan kebijakan itu, karena memang untuk standarkan perilaku yang berbeda," tutur Hermawan.