KontraS Soroti Masa Depan HAM dalam Pidato Jokowi

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti pidato Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2021 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/8).

Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti menilai pidato Jokowi hanya menegaskan bahwa pemerintah semakin tak memedulikan hak asasi manusia (HAM). Fatia menyoroti pernyataan Jokowi yang menilai pemerintah telah berhasil mengesahkan UU Cipta Kerja (Ciptaker)

Ia juga menggarisbawahi apresiasi Jokowi kepada DPR yang dinilai telah berhasil melakukan inovasi dalam menjaring aspirasi masyarakat. Padahal, kata Fatia, pengesahan UU Omnibus jelas-jelas telah cacat prosedur.

"Padahal secara formil penyusunan Omnibus Law tersebut sangat problematis dan tidak partisipatif," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (16/8).

Bukan saja cacat prosedur, secara materiil atau substansi, Fatia menyatakan pihaknya menilai undang-undang yang menjadi paket kebijakan ekonomi Jokowi itu juga masih sangat berpotensi menyengsarakan rakyat, memperbesar potensi pelanggaran HAM, dan merusak lingkungan.

Menurut Fatia, hasrat Presiden untuk menarik investasi gede-gedean, yang disampaikan lewat pidatonya akan sangat berpotensi pada meningkatnya kasus pelanggaran HAM.

Ia mengutip pernyataan Jokowi, 'Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, yang menjadi semboyan Bulan Kemerdekaan pada tahun ini, hanya bisa diraih dengan sikap terbuka dan siap berubah menghadapi dunia yang penuh disrupsi.'

Menurut Fatia, pernyataan tersebut hanya semakin menggambarkan, pemerintah masih abai soal penegakan hukum dan HAM. Dalam setahun terakhir, ia menyebut pemerintah tak mencatat kemajuan dalam penegakkan HAM.

"Kami menilai situasi HAM ke depan tak akan kunjung membaik sebab praktik impunitas dan pengabaian HAM terus dijalankan," ucap Fatia.

Menurut Fatia, Jokowi sebetulnya bukan tidak tahu banyak kritik pada dirinya. Hanya saja, pemerintah dan DPR tak pernah menggubris kritik tersebut. Sebaliknya, pemerintah kata dia lebih suka membungkam kritik, baik di ruang publik maupun digital.

"Pada akhirnya, KontraS melihat bahwa pidato Presiden Joko Widodo hanya lips service semata dalam menjaga kebebasan sipil," ucap Fatia.