Senja Mural Jalan di Tengah Kemunafikan Ruang Politik RI

CNN Indonesia

Selasa, 17 Agu 2021 10:05 WIB

Kritik, dalam hal ini melalui mural, sejatinya berisi kritik: mencerminkan pandangan masyarakat mengenai adanya suatu keadaan yang tidak benar. — Foto: ANTARA FOTO/FAUZAN

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR 2021, Senin (16/8) menyatakan bahwa pihaknya selalu menjawab kritik yang membangun dengan tanggung jawab. Jokowi menyadari pemerintah mendapat begitu banyak kritik, terutama berkaitan dengan hal-hal yang belum diselesaikan.

"Selalu kita jawab dengan pemenuhan tanggung jawab, sebagaimana yang diharapkan rakyat," kata Jokowi dalam pidato kenegaraan HUT RI ke-76, Senin (16/8).

Hanya hitungan hari sebelum pidato itu. Nuansa pembungkaman kritik terjadi di jalanan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sepanjang pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), aparat di berbagai kota menghapus street art atau seni jalanan berupa mural, grafiti, dan mencopot baliho yang memuat kritik terhadap pemerintah. Di Banten, Polisii mencari orang yang menggambar mural wajah Jokowi dengan mata tertutup tulisan 404: Not Found di Batuceper, Kota Tangerang.

Lihat Juga :

Seniman soal Mural 404 Not Found: Kritik dan Nyinyir Beda

Profesor bidang riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Endang Turmudzi mengatakan munculnya mural sejatinya berisi kritik: mencerminkan pandangan masyarakat mengenai adanya suatu keadaan yang tidak benar.

Mural di Tangerang misalnya, menurut Endang merupakan kritik terhadap kekuasaan. Dalam keadaan pandemi, masyarakat melihat terdapat korupsi bansos, manajemen yang tidak benar hingga pengelolaan pemerintah yang cenderung otoriter.

"Itu semua kan dirasakan oleh masyarakat. Tapi memang sayangnya tidak semua masyarakat punya akses untuk mengemukakan kritik itu," kata Endang saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Senin (16/8) malam.

Endang menyayangkan tindakan aparat memburu seniman yang membuat mural itu. Hal itu justru akan memunculkan mural-mural lain. Dia mengatakan peristiwa ini menunjukkan bahwa pengelolaan pemerintah antikritik dan represif. Sementara, tidak sedikit kebijakan yang dilihat masyarakat sebagai bentuk ketidakadilan.

"Ini katanya hanya ngomong aja seneng dikritik tapi orang ngritik kemudian diburu," ujarnya.

Lihat Juga :

Sidang Tahunan MPR

Jokowi: Kritik yang Membangun Itu Sangat Penting

Endang mengatakan pemerintah terkadang memang terlalu berlebihan dalam menanggapi kritik masyarakat. Selain terlihat dari bagaimana merespons mural, hal ini juga terlihat dari tindakan tentara menurunkan baliho yang bergambar Rizieq Shihab dengan dalih tidak berizin.

Sementara, belakangan muncul banyak baliho bergambar Puan Maharani. Hal ini mendorong munculnya kritik agar baliho juga diturunkan.

"Saya kira kalau penurunan baliho Puan maharani itu atas kritik masyarakat, ya mungkin pemerintah terpaksa menurunkan kalo dalam hal ini. Beda dengan penurunan Habib Rizieq yang dilakukan oleh tentara," ujarnya.

Endang mengakui, dalam konteks street art, memang terdapat perebutan ruang sosial. Sebab, ruang yang tersedia terbatas. Hanya saja, menurut Endang, akan menjadi tidak sehat jika pemerintah kemudian membuat untuk seniman mural tandingan.

"Sama juga pemerintah kemudian memelihara para buzzer yang melawan pengkritik pemerintah. Saya kira nggak sehat kalau begitu," jelas Endang.

Seniman mural asal Yogyakarta, Andrew Lumban Gaol telah mengalami hal semacam ini sejak bertahun-tahun silam.

Andrew yang menggagas @antitankproject telah menyebar poster-poster berisi protes dan kritik di tembok jalanan sejak 2008. Lantaran tindakannya itu, ia berurusan dengan aparat, preman, hingga ormas. Menurutnya, berurusan dengan aparat sudah menjadi tradisi street art.

"Sudah jadi tradisi graffiti atau street art berurusan dengan aparat. Itu tabiat utamanya, yang menjadikan kultur ini tetap dinamis," kata Andre saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui aplikasi Whatsapp, Senin (16/8).

Menurut Andrew, salah satu peristiwa yang menarik terjadi pada 2012. Saat itu, ia mendesain poster Wapres Boediono dengan teks 'Antara Ada dan Tiada' dan menempelkannya di berbagai tempat di Yogyakarta. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba poster itu lenyap dari seantero Yogyakarta.

"Dapat kabar dari kawan kalau poster-poster itu ditutupi oleh tentara," jelas Andrew.

Lihat Juga :

Stafsus Mensesneg Faldo: Mural Tanpa Izin Melawan Hukum

Andrew tidak pernah mendapatkan alasan jelas mengapa poster dan muralnya yang tersebar di jalanan dihapus. Ia menilai tindakan penghapusan itu merupakan respons alami otoritas yang korup.

"Karena membiarkan kritik beredar di jalanan tentu akan merusak citra baik yang habis-habisan mereka bentuk," ujar Andrew.

Andrew mempertanyakan tudingan pelanggaran ketertiban umum ataupun vandalisme yang kerap dilontarkan aparat. Menurutnya, banyak pihak telah memahami terdapat ratusan mural partai politik yang tersebar di Indonesia. Namun, aparat tidak menutup mural-mural itu.

"Tidak akan mungkin (ditutup). Karena keberadaan mural Parpol tak mengancam penguasa, justru menguntungkan," kata Andrew.

Menurut Andrew, kondisi riil suatu komunitas, kota, ataupun daerah dari mural-mural dan grafiti yang bertebaran di jalanan. Semakin buruk atau korup suatu wilayah, kata Andrew, akan diikuti oleh maraknya mural di tembok-tembok tepi jalan.

Sementara, di kawasan yang kondisi masyarakatnya tidak bergejolak, karya-karya mural jalanan jarang dijumpai.

"Di sinilah bermula keangkuhan otoritas, mencoba membungkam suara-suara kritik dengan mengabaikan pesan substantif yang harusnya lebih bijak mereka respon," tutur Andrew.

Meski karyanya kerap dihapus dan berurusan dengan aparat, menurut Andrew, mengemukakan pendapat melalui street art memberikan tantangan tersendiri.

"Jalanan sangat demokratis dan mampu menjangkau semua kelas sosial, ruang yang tak dimiliki oleh medium lain," ujar Andrew.

Lihat Juga :

Sosiolog Kritik Penghapusan Mural: Bentuk Baru Represi

Selain berurusan dengan aparat, seniman mural seperti Andrew kerap dihadapkan pada perebutan ruang. Mereka bersaing dengan mural-mural yang dibiayai pemerintah maupun perusahaan.

"Ada dogma di kultur street art atau graffiti, kita tidak mengemis ruang, tapi merebutnya," tuturnya.

Andrew mengaku merasa lebih menghormati seniman yang merebut ruang publik tanpa adanya campur tangan pemerintah maupun korporasi. Meski demikian, dalam situasi tertentu bisa saja bersiasat sembari tetap memprioritaskan 'militansi jalanan'.

"Kita harus mempertahankan ruang publik se-demokratis mungkin sebagai wadah bersama bagi banyak suara akar rumput yang dipinggirkan secara sistematis," ujarnya.