Komnas HAM Tunggu Jadwal Jokowi untuk Laporkan TWK KPK

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan bakal bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung untuk menyampaikan hasil temuan terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK.

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam berharap pihaknya bisa menemui Jokowi dalam waktu dekat, untuk menyampaikan laporan tersebut. Saat ini, ia masih menunggu jawaban dari Istana terkait agenda pertemuan.

"Segera mungkin harapan kami, minggu depan lebih baik. Namun tergantung Presiden," kata Anam lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/8).

Lihat Juga : Aidul Tuding KPK Kerap Teror Hakim, Busyro Cs Minta Bukti

Menurut Anam, pertemuan secara langsung dengan Presiden penting. Selain untuk menyerahkan laporan, pertemuan juga diharapkan bisa menjelaskan sscara langsung duduk perkara kepada Presiden.

Menurut dia, pertemuan secara langsung juga perlu untuk menunjukkan bukti yang digunakan sebagai dasar pengambilan kesimpulan.

"Di samping menyerahkan laporan lengkap, pertemuan tersebut juga penting untuk penjelasan langsung. Khususnya juga menunjukkan bukti sebagai dasar kesimpulan," kata dia.

Dalam rilis laporannya, Komnas HAM mendapati 11 dugaan pelanggaran hak asasi manusia selama proses TWK sebagai alih proses pegawai komisi antirasuah menjadi ASN. Beberapa di antaranya seperti, hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak bebas dari diskriminasi (ras dan etnis), hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak atas pekerjaan, hingga hak atas rasa aman.

Lihat Juga : Pegawai Nonaktif KPK Minta Firli Ikuti Hasil Komnas HAM

Terpisah, Staff Khusus Mensesneg Faldo Maldini tak menjawab saat ditanya agenda pertemuan Komnas HAM dengan Presiden. Ia mengaku masih memastikan agenda tersebut.

Meski begitu, Faldo mengaku mengapresiasi hasil temuan Komnas HAM. Pihaknya masih mendalami dan mempelajari hasil temuan tersebut. Pihak Istana kata dia juga akan meminta masukan dari Kemenko Polhukam sebagai dasar pertimbangan.

"Pemerintah akan menunggu juga penelaahan dari lembaga terkait seperti Kemenkopolhukam, sebagai dasar pertimbangan. Jadi, kita tunggu saja. Sedang berjalan ini," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/8).