Polri Minta Aparat Tak Responsif Tanggapi Mural Kritik Jokowi

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komjen Pol Agus Andrianto meminta jajarannya terutama di level daerah agar tidak terlalu responsif menanggapi kritik terhadap pemerintah. Termasuk mural satire terhadap Presiden Joko Widodo.

Agus mengatakan masyarakat bisa komplain jika ada tindakan polisi yang dinilai membungkam kritik.

"Arahan Kapolri, Kabareskrim, Dirtipidsiber kepada jajaran selalu kami ingatkan, termasuk ini kan juga menjadi sarana itu. Komplain saja kalau masih dilakukan," kata Agus kepada wartawan, Kamis (19/8).

Agus mengatakan Presiden Jokowi serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tak suka apabila polisi terlalu reaktif menanggapi konten-konten satire terhadap pemerintah.

"Bapak Presiden tidak berkenan bila kita responsif terhadap hal-hal seperti itu," kata Agus.

Begitu juga dengan penerapan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam kerja-kerja kepolisian dalam memantau media sosial. Agus meminta agar jajarannya tidak terlalu responsif jika ada kritik terhadap pemerintah.

"Demikian juga Bapak Kapolri selalu mengingatkan kita dan jajaran terutama dalam penerapan UU ITE," ucap Agus.

Agus menjelaskan bahwa kritik sah dilakukan warga negara. Namun, berbeda halnya jika ada konten yang berpotensi memecah belah persatuan.

Aparat akan melakukan penindakan hukum merujuk pada Surat Edaran Kapolri dan SKB Pedoman Implementasi UU ITE yang ditandatangani oleh Menkominfo, Jaksa Agung dan Kapolri.

"Kritis terhadap pemerintah saya rasa nggak ada persoalan. Namun kalau fitnah, memecah belah persatuan dan kesatuan, intoleran ya pasti kita tangani," kata Agus.

"Menyerang secara individu memang mensyaratkan korbannya yang harus melapor. Khusus dalam hal ini pun, Bapak Presiden juga tidak berkenan Polri reaktif dan responsif terhadap masalah itu," tambahnya.

Dalam beberapa hari terakhir, kepolisian menuai kritik lantaran cenderung responsif terhadap mural satire yang dibuat masyarakat. Ada mural yang dihapus dan pembuatnya diburu.

Salah satunya mural bergambar wajah Presiden Jokowi disertai tulisan 404: Not Found. Mural itu ditutup dengan cat hitam dan pembuatnya tengah dicari.

Selang beberapa waktu kemudian, polisi juga mengamankan seorang pria di Tuban karena mempromosikan baju dengan desain yang mirip dengan mural itu. Namun, pria yang berprofesi sebagai tukang sablon itu tak diproses hukum setelah meminta maaf.

Ragam tindakan kepolisian itu menuai kritik. Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan bahwa polisi terlalu reaktif menanggapi hal-hal tersebut.

"Saya kira polisi terlalu reaktif dan tidak perlu terlalu jauh dalam menyikapi mural sebagai ekspresi masyarakat terhadap kondisi yang ada," ucap dia.