Ketua DPRD Sumbar soal Renovasi Rp5,6 M: Tak Ada Perabot Baru

Ketua DPRD Sumatra Barat, Supardi buka suara soal renovasi rumah dinasnya yang memakan APBN hingga Rp5,6 miliar. Supardi menjelaskan rumah dinas itu memiliki kondisi yang sudah keropos, dan tidak lagi representatif.

"Semua yang ada di rumah dinas masih lama, furnitur lama peninggalan ketua sebelumnya, Hendra Irwan Rabhim," kata Supardi, Jumat (20/8).

Supardi juga membantah tudingan yang menyebut renovasi rumah wujud ketidakpekaannya terhadap situasi pandemi saat ini. Supardi mengatakan selama ini pembiaran rumah tersebut sejak dulu merupakan bukti kepekaan terhadap bencana yang tengah melanda.

"Bukan berniat tidak peka dengan keadaan pandemi saat ini, namun kondisi rumah yang sudah tidak representatif," kata Supardi.

Lihat Juga : Ketua DPRD Sumbar Rehab Rumdin Rp5,6 M: Tiga Lantai Plus Gym

"Tanda peka, makanya kita biarkan kondisi rumah dinas yang kami huni seperti itu. Tidak ada furnitur yang dibeli, tidak ada perabotan baru. Padahal, saya punya hak juga untuk mendapatkan itu. Mobil dinas juga masih yang lama, tidak ada yang baru," tegas Supardi yang juga politikus Gerindra tersebut.

Terpisah, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Hidayat menyebut dieksekusinya renovasi rumah dinas Ketua DPRD tersebut guna menghindari gugatan hukum dari kontraktor.

"Agar tidak menjadi objek gugatan hukum dari kontraktor, maka pembangunan rehab mau tidak mau dilanjutkan," kata Hidayat.

Hidayat menyampaikan bahwa rumah dinas yang direnovasi yakni bangunan yang berada di bagian belakang rumah dinas yang ditempati Ketua DPRD. Hidayat menyampaikan konstruksinya sudah tidak aman karena guncangan gempa 2009, kemudian atapnya sudah banyak yang bocor.

"Artinya yang direhab bukan rumah dinas yang ditempati ketua DPRD, melainkan bangunan yang ada di belakang yang masih satu kesatuan kawasan rumah dinas ketua DPRD," katanya, Jumat (20/8).

Namun demikian pihaknya meminta pihak penyedia jasa untuk melakukan evaluasi atau melakukan efisiensi dalam pengunaan anggaran.

"Misalnya anggaran dipakai cukup 25 persen saja namun fungsi tetap dapat dimanfaatkan walau tidak 100 persen sesuai perencanaan awal," kata Hidayat.

Lihat Juga : Polisi Usut Sumbangan Berbekal Surat Gubernur Sumbar Mahyeldi

Kelebihan anggaran renovasi rumah dinas yang tidak terpakai 100 persen tersebut, kemudian bisa dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19. Kondisi bangunan yang berada di belakang rumah dinas ketua DPRD tersebut, lanjutnya sejak 2005 belum pernah direnovasi.

Hidayat juga mengatakan nantinya rumah tersebut juga akan dimanfaatkan sebagai tempat isolasi bagi siapapun masyarakat yang terkena Covid-19 dan harus menjalani isolasi.

"Iya rencananya sebagai tempat isolasi juga," ujarnya.