Soal PAN, Waketum PKB Sebut Terlalu Dini Bicara Reshuffle

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, menyatakan langkah Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung ke dalam koalisi partai politik (parpol) pendukung pemerintah tak lantas mengartikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Menurutnya, membicarakan perombakan kabinet masih terlalu dini. Dia pun menyatakan bahwa perombakan belum tentu terjadi meski PAN sudah bergabung mendukung ke dalam koalisi parpol pendukung pemerintah.

"Ini terlalu dini, belum tentu," ucap Jazilul kepada wartawan, Kamis (26/8).

Dia meminta publik menunggu langkah lanjutan dari pertemuan Jokowi dengan parpol koalisi di Istana Kepresidanan pada Rabu (25/8). Namun, Jazilul menyatakan bahwa pertemuan itu sebenarnya sudah lama tidak dilakukan.

Lihat Juga : Pengamat Sebut PAN Gabung Jokowi Demi Hapus Bayang Amien Rais

"Pertemuan itu menurut saya lebih kepada pertemuan yang sesungguhnya lama tidak dilakukan parpol koalisi, giliran bertemu kita punya teman baru [PAN]," ujarnya.

Lebih lanjut, Jazilul mengungkapkan bahwa pertemuan Jokowi dengan parpol koalisi tidak pantas dipersepsikan membahas persoalan bagi-bagi kursi.

Menurutnya, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden yang bisa dilakukan setiap saat tanpa harus bertemu dengan parpol koalisi lebih dahulu.

"Menurut saya bukan itu yang menjadi kehendak rakyat saat ini. Tapi itu hak prerogatif Presiden. Bagi PKB, tanpa harus bertemu kalau Presiden mau mengganti atau menambah [menteri] silakan, itu hak prerogatifnya Presiden. Itulah yang selama ini PKB hormati," ujarnya.

Wakil Ketua MPR itu juga berkata bahwa pertemuan Jokowi dengan parpol koalisi sesungguhnya bukan bertujuan untuk mempengaruhi hak prerogatif presiden.

Ia pun mempersilakan Jokowi bila ingin melakukan perombakan kabinet dengan tolak ukur kinerja jajaran menteri dalam menghadapi kondisi saat ini.

"Kalau presiden mau mengambil, mengganti kursi menteri, hari ini, silakan dengan hormat dan yang menjadi tolak ukurnya kemampuan kinerja kabinet yang di-reshuffle untuk menghadapi kondisi yang ada, bukan pada konteks bagi-bagi kursi dan menyebabkan kegemukan koalisi," kata Jazilul.

"Kalau itu yang terjadi, justru nanti akan menjadi masalah di detik-detik akhir," imbuhnya.

Lihat Juga : Kepuasan Publik Jokowi Turun: PDIP Buntung, Gerindra Untung

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal NasDem Johnny G Plate menyebut PAN sebagai sahabat baru dalam koalisi. Meski PAN gabung koalisi pemerintah, parpol itu belum serta-merta mendapat kursi di kabinet. Johnny menyebut tak ada pembicaraan soal perombakan kabinet dalam pertemuan itu.

Terpisah, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, mengaku pihaknya menyerahkan persoalan alokasi kursi menteri untuk partainya kepada Jokowi selaku presiden. Dia menegaskan bahwa itu merupakan hak prerogatif seorang presiden.

Viva menyampaikan itu guna menjawab kemungkinan PAN masuk kabinet setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen Eddy Soeparno ikut dalam pertemuan Jokowi dengan pimpinan parpol koalisi pemerintah di Istana Kepresidenan pada Rabu (25/8).

"Semuanya diserahkan kepada kebijakan dan hak prerogatif presiden," kata Viva saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu malam.