Jokowi Lebih Sering Reshuffle Kabinet Ketimbang SBY

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan kocok ulang atau reshuffle kabinet. Pada reshuffle kabinet kali ini, Jokowi tidak banyak melakukan perombakan.

Jokowi melantik Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) dan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/4).

Ini merupakan pos kementerian baru setelah Jokowi memutuskan menggabungkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi serta membentuk Kementerian Investasi.

Selain Nadiem dan Bahlil, Jokowi juga mengangkat Laksana Tri Handoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Handoko menggantikan posisi Bambang Brodjonegoro. Bambang menjabat Kepala BRIN sekaligus Menristek sebelum perubahan nomenklatur kementerian.

Dengan reshuffle kabinet kali ini, berarti Jokowi sudah merombak jajaran menterinya sebanyak enam kali selama dua periode kepemimpinannya sebagai orang nomor satu di Indonesia.

Reshuffle kabinet pertama pemerintahan Jokowi terjadi pada 13 Agustus 2015. Saat itu, setidaknya ada enam kursi menteri yang dirombak Jokowi.

Tiga kursi yang dikocok ulang itu berada di level menteri koordinator.

Saat itu Jokowi menunjuk Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan keamanan; Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman; serta Darmin Nasution sebagai Menteri koordinator Perekonomian.

Setahun berselang, Jokowi kembali melakukan reshuffle pada 27 Juli 2016. Saat itu, ia merombak 13 posisi menteri sekaligus dalam Kabinet Kerja.

Salah satu menteri yang terdepak yakni Anies Baswedan. Ia kemudian menunjuk Muhadjir Effendy untuk menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk menggantikan Anies.

Dalam reshuffle itu, Jokowi juga melantik Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Sri Mulyani kembali ke Indonesia usai menjabat sebagai Direktur Bank Dunia.

Pada tahun keempat kepemimpinannya atau 2018, Jokowi melakukan reshuffle yang ketiga. Saat itu, ia melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indarparawansa yang mundur karena mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur. Pada perombakan kali itu, Jokowi juga menunjuk Moeldoko untuk duduk sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki.

Kemudian, pada penghujung masa jabatan periode pertamanya sebagai presiden, Jokowi kembali melakukan reshuffle. Saat itu, Asman Abnur mundur dari jabatan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Asman yang berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan mundur lantaran partainya mendukung pasangan Prabowo-Sandi, lawan Jokowi pada Pilpres 2019. Jokowi kemudian menunjuk mantan Wakapolri, Syarifuddin untuk menggantikan posisi Asman.

Jokowi kemudian kembali melakukan reshuffle kabinet pada Desember 2020. Saat itu, reshuffle dilakukan usai dua menterinya, Juliari P. Batubara dan Edhy Prabowo terjerat kasus korupsi.

Perombakan kabinet ini merupakan yang pertama dilakukan Jokowi pada periode keduanya menjabat sebagai presiden. Pada Reshuffle kali ini, Jokowi melantik enam menteri baru, mereka yakni Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Kemudian Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan Muhammad Luhtfi, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Dibandingkan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jokowi lebih sering melakukan reshuffle.

Pada periode pertama, SBY hanya melakukan reshuffle sebanyak dua kali. Reshuffle pertama pada 5 Desember 2005, SBY merombak lima pos kementerian, yakni Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala Bappenas.

Saat itu, SBY melakukan reshuffle karena menanggapi berbagai kritik yang menilai kabinet yang ia pimpin bekerja dengan tidak maksimal.

Kemudian, SBY kembali melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu pada 7 Mei 2007. Saat itu, ia merombak sejumlah posisi menteri, salah satunya mengganti Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra dengan Hatta Radjasa.

Ia juga mengganti posisi Sofyan Djalil yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika menjadi Menteri BUMN.

Kemudian, SBY kembali melakukan perombakan pada 20 Mei 2010. Saat itu, ia hanya mengganti posisi Menteri Keuangan yang ditinggalkan Sri Mulyani menyusul pengunduran dirinya karena mulai menjabat sebagai Direktur Bank Dunia.

Setahun berselang, tepatnya 17 Oktober 2011, SBY kembali merombak jajaran kabinetnya. Saat itu, perombakan kabinet SBY sempat memicu kontroversi, lantaran tetap mempertahankan Andi Mallarangeng dan Muhaimin Iskandar yang diduga terlibat kasus korupsi.

SBY mengganti sejumlah posisi menteri, seperti menunjuk Amir Syamsudin sebagai Menteri Hukum dan HAM hingga menempatkan Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN.

Dua tahun berselang, 15 Januari 2013, SBY akhirnya secara resmi mengganti Andi Mallarangeng yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Hambalang. Posisi Andi sebagai Menpora saat itu digantikan oleh Roy Suryo.