Ahli Respons PPKM Jawa-Bali: Lonjakan Kasus di Depan Mata

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Jawa-Bali mulai mengatur pelonggaran di sejumlah sektor. Epidemiolog menilai pelonggaran ini bakal berdampak pada potensi lonjakan kasus Covid-19 dan kematian.

"Lonjakan kasus di depan mata akan selalu ada, apalagi saat anak-anak diperbolehkan sekolah tatap muka," kata Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/8).

Lihat Juga : PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 6 September

Secara bertahap pemerintah mulai membuka pembatasan sejumlah sektor, mulai dari tempat peribadatan, sekolah, hingga pusat perbelanjaan.

Miko mengatakan kemungkinan kasus positif ke depan bakal terjadi pada anak-anak usia sekolah. Anak ini kemudian bisa jadi carrier Covid-19 hingga menyebabkan klaster keluarga atau klaster komunitas.

Menurutnya, penambahan kasus positif pada anak juga tidak bisa dilepaskan dengan penambahan kasus kematian pada anak dan dewasa.

"Sekarang sekolah pada masuk, kalau terjadi peningkatan kasus pada anak siapa yang disalahkan? Data? Mendikbud? Menkes? Atau Koordinator PPKM?" kata Miko.

"Jika ke depan ada lonjakan kasus positif atau kasus kematian, itu terjadi tidak lain tidak bukan karena keputusan pemerintah yang salah, karena menggunakan data yang tidak benar," sambungnya.

Miko mengatakan tren kasus positif khususnya di Jawa-Bali tidak bisa dipandang hanya berdasarkan grafik mingguan bahkan harian. Dia pun meragukan kasus positif yang dilaporkan harian oleh Satgas Covid-19 merupakan angka sebenarnya di lapangan.

Lihat Juga : PPKM Level 4 di Jawa Bali Berkurang Jadi 25 Daerah

Jika sesuai dengan keilmuan dan syarat testing Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), maka testing harian setidaknya mencapai 1/1000 penduduk per minggu dalam satu populasi. Miko melihat testing di Jawa-Bali mulai menurun, sehingga berdampak pada penurunan angka positif harian.

"Skala testingnya itu enggak benar, menurut saya sih data masih kacau balau akibatnya kebijakan [PPKM] yang diambil itu keliru," ucap Miko.

Miko juga menyinggung angka kasus kematian harian yang kadang masih dirapel oleh daerah sehingga terlihat penambahan kematian rendah dalam satu hari, namun tiba-tiba meningkat drastis di hari yang lain.

"Harusnya pemerintah perbaiki dulu data biar kasus ketahuan. Jangan dirapel. Setelah itu baru pengetatan yang benar. Saya lihat pemerintah kita tidak serius dalam menangani pandemi ini sehingga ke depan tetap bakal ada lonjakan pos dan kematian," kata Miko.

Data Satgas Covid-19 per hari ini, Senin (30/8) mencatat penambahan kasus positif nasional sebanyak 5.436 orang. Angka tambahan Covid-19 hari ini merupakan yang terendah sejak PPKM berbasis level diterapkan di Jawa-Bali.

Provinsi dengan penambahan kasus terbanyak juga masih disumbang oleh daerah di Jawa. Di antaranya Jatim dengan 640 kasus, Jateng 508 kasus, Jabar 506 kasus.

Namun penambahan harian yang rendah tersebut juga dilatarbelakangi oleh rendahnya jumlah orang yang diperiksa per hari.

Berdasarkan sumber data yang sama, jumlah orang yang telah diperiksa hanya 78.055 per hari. Rasio kasus positif harian juga masih cukup tinggi yaitu 6,96 persen.

Lihat Juga : Warga Kena Covid Kini Ditandai Warna Hitam di PeduliLindungi

Presiden Joko Widodo menyatakan memperpanjang PPKM Level 4, 3, dan 2 di Jawa-Bali mulai 31 Agustus hingga 6 September 2021. Jumlah daerah yang menerapkan PPKM Level 4 di Jawa-Bali turun menjadi 25 kabupaten/kota.

Sementara penerapan PPKM Level 3 bertambah dari 67 kabupaten/kota menjadi 76 kabupaten/kota. PPKM Level 2 bertambah dari 10 daerah menjadi 27 kabupaten/kota.

Infografis Daftar Aktivitas Wajib Bawa Sertifikat Vaksin Covid-19. (CNN Indonesia/Asfahan Yahsyi)