Dinasti Politik Probolinggo, Uji Materi UU Pilkada Didesak
Kasus korupsi yang menyeret Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya disebut merupakan dampak dari dinasti politik. Uji materi terhadap UU Pilkada serta revisi UU Partai Politik pun didorong untuk mencegah kasus serupa.
"[Kasus] ini efek dari dinasti politik. Istri, anak, keponakan tidak mempunyai kemampuan akhirnya ada yang mengintervensi penyelenggaraan pemerintahan," kata Pengamat politik dari Universitas Andalas Asrinaldi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (31/8).
Sebelumnya, KPK menangkap Puput Tantriana dam suaminya, yang juga mantan Bupati Probolinggo, Hasan Aminuddin. Pasangan itu disebut meminta jatah uang dan tanah kepada para calon kepala desa.
Hasan diketahui menjabat sebagai Bupati Probolinggo selama dua periode dari 2003-2013. Setelah dua periode, ia melenggang ke Senayan sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem. Jabatan Bupati Probolinggo pun dipegang oleh istrinya.
Asrinaldi berkata kolusi di Probolinggo terjadi karena keluarga Puput dan suaminya punya pengaruh besar. Kepemimpinan 18 tahun membuat pasangan itu punya kuasa besar terhadap roda pemerintahan di daerahnya.
Dia berpendapat harus ada aturan tegas untuk mencegah dinasti politik supaya tak ada lagi penyelewengan kekuasaan. Asrinaldi menyebut perlu ada aturan main jelas bagi keluarga pejabat yang akan masuk ke pemerintahan.
"Misalnya, ditambah aturan boleh mencalonkan setelah jeda satu periode atau tidak boleh menjabat bersamaan," ujar Asrinaldi.
Larangan dinasti politik pernah diatur lewat frasa "tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana" dalam Pasal 7 huruf r UU 8 Nomor 2015 (UU Pilkada).