Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak hanya marah dalam menyikapi masalah mengenai penyaluran bantuan sosial (bansos). Perlu pula memperbaiki sistem agar problem lekas terselesaikan.
"Kami minta Kementerian Sosial segera selesaikan. Menteri Sosial tidak cukup hanya marah-marah. Segera selesaikan sistemnya. Kan masalahnya sudah jelas itu. Sudah terlalu berlarut-larut soal bansos ini tidak diselesaikan," kata Ace kepada CNNIndonesia.com, Kamis (2/9).
Lihat Juga : |
Ia menyampaikan bahwa persoalan bansos terletak mulai pendataan penerima bantuan, pengadaan, hingga distribusi. Menurutnya, masalah-masalah tersebut harus secepatnya diselesaikan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan bansos.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ace berkata Komisi VIII DPR telah beberapa kali mengingatkan soal penyaluran bansos. Terutama soal data yang ternyata masih ditemukan orang yang sudah meninggal dunia
"Belum lagi soal pengadaan BPNT yang nilai komoditasnya di atas rata-rata dan kualitasnya yang tidak sesuai harapan," imbuh Ace.
Komisi VIII DPR akan mengundang sejumlah pihak terkait antara lain Himpunan Bank-bank Negara atau Himbara yang ditugaskan untuk cash transfer kepada keluarga penerima manfaat (KPM) serta PT Pos Indonesia sebagai penyalur bansos dalam waktu dekat.
Sebelumnya, Risma kerap meluapkan emosinya kala melihat temuan kendala penyaluran dan distribusi bansos dalam beberapa kali inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan.
Mulai dari pendamping penerima bansos hingga pejabat bank pernah jadi sasaran luapan amarahnya. Terbaru, Risma marah saat mengetahui sejumlah kartu penerima bansos diblokir pihak bank di Riau.
Selain itu, Risma juga meluapkan emosinya saat mendapati pemotongan bansos di Tangerang pada Juli 2021, temuan bansos macet sebulan di Tuban pada Juli 2021, temuan 8 ribu bansos PKH belum tersalur di Jember pada Agustus 2021, serta temuan rekening penerima bansos terblokir di Riau pada Agustus 2021.
Lihat Juga : |