Menjabat Menteri Sosial sejak Desember 2020 menggantikan Juliari Batubara yang korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19, Tri Rismaharini alias Risma menemukan beragam kendala penyalurannya di lapangan.
Sejak awal, Risma mengatakan bahwa jabatannya amat berat karena harus berhadapan dengan masalah bansos sekaligus mengelola anggaran yang besar.
"Semua sistem pendataan itu harus diperbaiki. Memang berat. Saya tahu itu tidak mudah. Tapi kan harus saya lakukan karena ini mengelola uang amanah rakyat luar biasa besarnya," kata Risma saat ditemui usai pelantikan di Kantor Kementerian Sosial pada akhir Desember lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
CNNIndonesia.com merangkum masalah distribusi dan penyaluran bansos Kemensos sejak Risma menjabat. Mulai dari pembenahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hingga sekelumit masalah pencairan bansos di lapangan, berikut kendala distribusi bansos program Kementerian Sosial.
Sejak awal Risma menilai masalah data bansos sudah bermasalah karena banyak penerima tidak tepat sasaran.
Kemensos menggunakan DTKS sebagai acuan program penerimaan bansos. Data tersebut sebenarnya merupakan jumlah orang kategori miskin di Indonesia yang dihimpun oleh Kemensos sejak 2015.
Awalnya terdata 193 juta jiwa rakyat miskin dalam DTKS. Setelah pembenahan oleh Risma, data tersebut susut menjadi 139,4 juta jiwa. Artinya Kemensos menghapus total 52,5 juta data yang dinilai ganda dalam sistem DTKS.
Lihat Juga : |
"Mulai saat ini 52,5 juta data tersebut tidak digunakan lagi," kata Risma.
Selain data ganda, masalah bansos yang mesti diselesaikan Risma yaitu soal pungutan liar (pungli) oleh oknum pendamping penerima bansos. Pendamping ini sendiri ditunjuk dan ditetapkan oleh Kemensos setiap tahunnya.
Pungli bansos oleh pihak pendamping mulanya ditemukan Risma saat sidak di Kota Tangerang, pada Juli lalu. Seorang warga mengaku diminta memberikan uang 'lelah' untuk pendamping senilai Rp50 ribu.
"Diminta Rp50 ribu sebagai tanda terimakasih saja bu karena sudah diambilkan bantuannya dan dibawa ke rumah," kata seorang warga yang ditemui Risma.
Laporan pungli bansos dalam program Bantuan Sosial Tunai (BST) senilai Rp300 ribu ini juga ditemukan di Depok. Pendamping meminta uang pada penerima sebagai tanda terimakasih karena sudah mencairkan bansos tunai.
Halaman berikutnya...