Jejak Dokumen TPF Pembunuhan Munir yang Masih Jadi Misteri

Sampai hari ini atau 16 tahun setelah TPF Munir menyerahkan temuan kepada SBY, dokumen terkait pembunuhan Munir belum juga diungkap pemerintah ke masyarakat.

Padahal, majelis Komisi Informasi Pusat (KIP) menyatakan dokumen TPF adalah informasi yang boleh diakses oleh publik. KIP pun memerintahkan pemerintah untuk membuka hasil temuan TPF Munir.

"Informasi itu termasuk bagian dari informasi publik," kata Staf Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Satrio Wirataru kepada CNNIndonesia.com, 10 Oktober 2016.

Namun saat itu, Kementerian Sekretariat Negara menyatakan, tak memiliki, mengetahui, dan menguasai dokumen laporan akhir TPF pembunuhan Munir.

"Hal ini sesuai dengan bukti dan fakta persidangan yang disebutkan dalam pertimbangan Majelis Komisioner KIP bahwa Kemsetneg tidak menguasai dokumen tersebut," kata Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara Masrokhan CNNIndonesia.com, 11 Oktober 2016.

Mantan Anggota TPF Munir, Kamala Chandrakirana menyatakan pemerintah wajib membuka dokumen investigasi kasus pembunuhan Munir kepada publik. Menurutnya, proses investigasi oleh TPF melibatkan pemerintah atas kewenangan langsung dari presiden.

"Wajib dong, ini kan hasil kerja cukup besar. Melibatkan elemen pemerintah mau pun masyarakat dan mendapat kewenangan dari presiden," kata Kamala 26 Oktober 2016.

Lihat Juga : Komnas HAM Beda Pendapat soal Pelanggaran HAM Berat Munir

Salinan Diserahkan ke Jokowi

Mantan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengungkap TPF Munir menyerahkan enam eksemplar dokumen pencarian fakta pembunuhan Munir, di mana satu salinan diserahkan secara simbolik kepada SBY pada 2005 lalu.

Namun, Sudi mengaku tak mengetahui keberadaan dokumen asli TPF Munir. Sudi menyebut pihaknya masih terus mencari dokumen itu mengingat setelah momen penyerahan itu dilakukan sudah ada pergantian tujuh Kapolri, empat Jaksa Agung, lima Kepala BIN, lima Menkumham, dan empat Seskab.

Sudi menyatakan akan menyerahkan salinan TPF kasus pembunuhan Munir kepada Presiden Jokowi.

"Kami akan kirim kopian (dokumen) pada Presiden RI melalui Mensesneg untuk digunakan sebagaimana mestinya," kata Sudi di Cikeas, 25 Oktober 2016.

Sementara mantan Ketua TPF Munir, Marsudhi Hanafi menyebut Polri, Kejagung, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memegang dokumen tersebut.

"Di semua kompartemen ada, di Jaksa Agung ada, polisi juga punya, Menkumham juga punya," kata Marsudhi yang juga ikut jumpa pers bersama SBY pada 25 Oktober 2016.

Lihat Juga : Aksi Kamisan Bandung Peringati September Hitam

Istri mendiang Munir, Suciwati telah mengadukan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) ke Ombudsman RI terkait dugaan tindak maladministrasi penghilangan dokumen TPF Munir.

Suciwati berharap lewat pengaduan tersebut bakal mempermudah pengungkapan kasus pembunuhan sang Suami. Munir tewas karena diracun dalam penerbangan ke Belanda pada September 2004.

"Tentunya harapan besar buat kami segera jadi terang kasusnya. Sebetulnya seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa kasus Munir ini sebetulnya mudah, tapi kemudian dibikin berbelit-belit oleh Pemerintah yang tidak mau mengungkap atau menuntaskannya. Sehingga, ini menjadi hal yang teknis sekali," kata Suciwati, November 2019.

Aktivis Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM), Arif Maulana mengatakan keengganan pemerintah menindaklanjuti rekomendasi dengan alasan dokumen TPF Munir hilang karena ada dugaan keterlibatan mantan Kepala BIN AM Hendropriyono.

"Balik lagi ke rekomendasi TPF di antaranya adalah harus memeriksa Kepala BIN saat itu AM Hendropriyono yang sampai hari ini hebatnya tidak pernah diperiksa, disidik tim dengan mekanisme projustitia oleh aparat penegak hukum. Padahal, bukti-bukti terkait dugaan keterlibatannya sangat kuat," ujar aktivis Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM), Arif Maulana, Minggu (5/9).