Jalan Panjang PPKM: Tambah Relaksasi, Tebang Pilih Sanksi

Pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Ini menjadi kali kedelapan sejak diberlakukan rem darurat awal Juli lalu.

Setelah membuka sekolah dan pusat perbelanjaan, pemerintah berencana melakukan uji coba membuka tempat wisata. Uji coba akan dilakukan di 20 tempat wisata di wilayah PPKM level 3. Aturan belum dirinci. Selain membuka tempat wisata, pemerintah juga menambah waktu makan di tempat untuk restoran. Dari 20-30 menjadi 60 menit.

Ketua Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra mengkritik rencana pemerintah membuka tempat wisata. Dia mengaku heran pemerintah mempertimbangkan membuka tempat wisata di tengah indikator Covid-19 yang masih tinggi.

Angka positivity rate misalnya. Saat ini, kata Hermawan, rasio positif secara nasional masih di atas standar badan kesehatan dunia atau WHO sebanyak 5 persen.

"Sekarang aja kerumunan, keramaian, ditambah wacana tatap muka sekolah itu akan menambah risiko tentu saja," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/9).

Lihat Juga : Bali PPKM Level 4 karena BOR RS Masih Tinggi

Hermawan mengingatkan pemerintah agar tak kembali jatuh di lubang yang sama. Berkaca dalam setahun terakhir, kata dia, pelonggaran terus diiringi dengan lonjakan kasus Covid-19 signifikan. Sumbernya, kata dia, disumbang pembukaan tempat wisata.

Hermawan menilai sebagian besar masyarakat masih menganggap relaksasi adalah momen yang patut dirayakan sehingga berujung pada kasus kerumunan.

"Jadi selama pengawasan tidak ketat maka akan menjadi sebuah bumerang," kata dia.

Terpisah, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Masdalina Pane lebih lanjut menyoroti sikap tebang pilih pemerintah yang dinilai menjadi penyebab setiap kebijakan tak bisa diikuti sepenuhnya oleh masyarakat.

Menurut Masdalina, pemerintah terkesan menghindar menindak tegas pelanggaran yang berkaitan dengan tokoh maupun pejabat publik. Sikap tebang pilih, kata dia, membuat masyarakat semakin tak percaya dengan kebijakan, apalagi imbauan dari pemerintah.

Masdalina menyoroti kunjungan Presiden Joko Widodo di Kota Cirebon beberapa waktu lalu. Kemudian, pesta yang digelar Gubernur NTT di Pulau Semau. Faktanya, dua kerumunan itu tak mendapat sanksi tegas apapun dari pemerintah.

"Tapi kalau masyarakat kecil yang nggak punya akses terhadap kekuasaan, mereka bisa didenda cukup besar ya," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/9).

Lihat Juga : Waktu Dine In Ditambah, Pengunjung Mal Diharapkan Meningkat

PPKM Tak Berdampak

Meski begitu, Masdalina mengaku mengapresiasi penurunan kasus positif Covid-19 dalam beberapa pekan terakhir secara konsisten. Dia tak bisa memastikan penurunan kasus tersebut merupakan dampak dari PPKM.

Masdalina menambahkan, toh faktanya mobilitas masyarakat terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir.

Menurut dia, penurunan kasus positif dalam beberapa pekan terakhir disebabkan oleh dua hal. Pertama, varian Delta yang menurun. Kedua, tim tracing yang diterjunkan pemerintah berjalan efektif.

"Saya bisa buktikan itu. Penurunan kasus karena dua hal itu. Penurunan deltanya. Juga, indikator tracing," kata Masdalina.

Meski begitu, Masdalina tetap mengingatkan pemerintah bahwa fatality rate atau persentase kasus kematian masih tinggi. Saat ini, kata dia, persentase kematian secara nasional masih di atas 10 persen dan jauh di atas standar WHO, yang mestinya hanya 2 persen. Dia juga mengingatkan pemerintah banyak target yang belum bisa terpenuhi. Mulai dari target vaksinasi harian, angka testing, termasuk jumlah kasus agar kurang di bawah 10 ribu.

"Jadi ini yang sedang kami sedang analisis lebih lanjut, apa yang menyebabkan kematian tinggi. Kalau yang lain sudah bagus," kata dia.