Bobby Jawab Edy: Pemprov Sumut Tak Pernah Share Data Covid

Wali Kota Medan, Bobby Nasution menyebut pendataan penanganan Covid-19 di Medan masih kacau lantaran buruknya koordinasi yang dilakukan Pemprov Sumut. Buruknya koordinasi itu, kata Bobby, membuat Pemkot Medan harus melakukan pendataan ulang dengan cara manual.

"Data Covid-19 memang selama ini kita akui ada data yang belum kita input. Masalahnya data kasus baru positif Covid-19 yang dilakukan di sejumlah rumah sakit atau klinik umum non-pemerintah, langsung diinput ke pusat data provinsi, jadi kita kesulitan," kata Bobby, Sabtu (11/9).

Menurut Bobby, Pemkot Medan sudah pernah meminta data tersebut ke Pemprov Sumut. Namun Pemprov Sumut tak pernah membagikan data penambahan kasus positif baru yang didapat dari hasil input sejumlah rumah sakit dan klinik swasta. Ketika diminta lewat Dinkes Medan, kata dia, juga selama ini tak mendapatkan hasil yang baik.

"Saya bukan salahkan siapa siapa. Coba tanyalah lagi pak Gubernur gimana mereka pernah minta masalah pendataan ke kami. Mungkin beliau lebih paham," urainya.

Akibatnya data Covid-19 di Kota Medan belum bisa dilaporkan kepada Kementerian. Sembari terus diperbaiki, kata Bobby, pihaknya harus mendata lagi langsung ke lapangan. Bobby memerintahkan tiap kecamatan untuk mendata hingga ke rumah-rumah warga.

"Data kita sudah diperbaiki, belum dilaporkan karena kita minta data di Pemprov Sumut tidak ada. Kalau pakai data all record tak bisa karena langsung masuk ke Pemprov Sumut. Itu harusnya data kami di-share jugalah. Itu yang kami juga perlukan, jadi kami sekarang langsung datang ke kecamatan, kelurahan cek satu-satu rumah warga," urai Bobby.

Diketahui, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi kesal dengan empat daerah di Sumut karena kacau dalam pendataan penanganan Covid-19. Keempat daerah itu saat ini masuk dalam kategori Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

"Capek sekali sampai tadi malam aku berbicara data. Kita empat yang kacau ini, empat kabupaten/kota kacau itu Medan, Sibolga, Madina dan Siantar. Kacau ini," kata Edy Rahmayadi, Jumat (10/9).

Sementara itu daerah lainnya menurut Edy memang masih ditemukan selisih dalam penginputan data. Hanya saja tidak separah keempat daerah tersebut.

"Yang lain kacau, masih ada perselisihan tapi limitnya masih di bawah sehingga tidak mendongkrak. Kalau ini kita lakukan dengan benar, kita gak segitunya ini, kita sudah bagus kondisinya. Kalau saya teliti dobel-dobel datanya," sebut Edy.

Meski penginputan data saat ini melalui proses digital, tambah Edy, namun tidak didukung sumber daya manusia mumpuni yang bisa melakukan penginputan data dengan benar.