ICW: Sejarah Catat Pemberantasan Korupsi Hancur di Era Jokowi

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter mengatakan sejarah akan mencatat pemberantasan korupsi hancur di tangan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lalola meminta masalah tersebut menjadi perhatian serius Jokowi.

"Sejarah akan mencatat bagaimana pemberantasan korupsi itu justru hancur di tangan pemerintahan Jokowi. Itu satu catatan yang menurut saya harus ditindaklanjuti secara serius oleh presiden," kata Lola dalam sebuah diskusi bertajuk 'Perempuan Pulihkan KPK' yang digelar virtual, Senin (13/9).

Lihat Juga : Cara Eks Penyidik KPK Peras Kepala Daerah: di Atas Lagi Butuh

Lola menyebut ada sejumlah indikator yang menunjukkan saat ini pemberantasan korupsi di Indonesia mulai mandek. Pertama, mengenai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengendur.

Berdasarkan hasil kajian ICW, kata Lola, dalam dua tahun terakhir kinerja KPK menurun. Hal ini terlihat dari jumlah kasus yang ditangani KPK selama 2021 ini. Menurutnya, KPK masih punya banyak utang menyelesaikan sejumlah perkara korupsi.

"Untuk semester 1 saja KPK baru selesaikan 13 kasus dari utang kasus yang sebenarnya mencapai 120 kasus," ujarnya.

Menurut Lola, menurunnya kinerja KPK belakangan ini tak lepas dari masalah internal. Salah satunya soal alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara melalui Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

"Apa kemudian kaitan TWK dengan kinerja KPK di bidang penindakan hari ini? Jadi, dari 13 kasus yang ditangani KPK itu, lima kasus di antaranya adalah kasus-kasus yang dipegang oleh penyidik yang sekarang akhirnya diberhentikan secara paksa oleh TWK," ungkap Lola.

Lihat Juga : Bawa Poster Kritik Saat Jokowi Lewat, Mahasiswa UNS Ditangkap

Masalah internal lainnya, lanjut Lola, yakni soal dugaan pelanggaran etik serius oleh salah satu komisioner, Lili Pintauli Siregar.

Lili sebelumnya terbukti melanggar kode etik terkait dengan penyalahgunaan pengaruh sebagai pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak berperkara yakni Wali Kota Tanjungbalai, M. Syahrial.

Lola juga menyebut KPK saat ini lebih mengedepankan citra daripada kinerja pemberantasan korupsi. Ia kemudian menyoroti aksi Ketua KPK Firli Bahuri memasak nasi goreng ketika baru menjabat.

"Itu sebetulnya menunjukkan wajah KPK hari-hari ini itu sudah tidak bisa dipoles. Banyak gimmick. Kita ingat di awal-awal ketika Firli masak nasi goreng dibanding dia menuntaskan pr-pr agenda yang sebetulnya menjadi utang KPK," katanya.

Menurut Lola, pemerintah bertanggung jawab dengan kondisi KPK dan pemberantasan korupsi yang tidak lagi menunjukkan taring. Terlebih, sejak UU KPK direvisi, lembaga antirasuah itu kini sudah masuk dalam rumpun eksekutif.

"Jadi itu refleksi dari kinerja Presiden Jokowi. Ketika bawahannya tidak perform, ya itu kan jadi tanggung jawab dari presiden, bagaimana kemudian dia harus mengurai masalah yang ada sekarang," ujarnya.

Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman hingga Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin belum merespons terkait pernyataan peniliti ICW tersebut.