Pegawai KPK Terombang-ambing, Jokowi Masih Bergeming

Teruntuk Komnas HAM, mereka menyimpulkan terdapat 11 bentuk pelanggaran HAM dalam proses alih status pegawai lembaga antirasuah melalui metode asesmen TWK. Beberapa di antaranya yakni hak atas keadilan dan kepastian hukum, hak perempuan, hak untuk tidak didiskriminasi, hingga hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Sejumlah rekomendasi Komnas HAM ke Jokowi yakni meminta status 75 pegawai KPK dipulihkan sehingga dapat diangkat menjadi ASN. Selain itu, Komnas HAM meminta Jokowi membina seluruh pejabat kementerian/lembaga yang terlibat dalam proses penyelenggaraan asesmen TWK pegawai KPK.

Lebih lanjut, MK dalam putusannya nomor: 34/PUU-XIX/2021 menolak gugatan UU KPK terkait alih status menjadi ASN, empat hakim konstitusi berpendapat alih status menjadi ASN merupakan hak pegawai KPK. Proses peralihan juga tak boleh merugikan pegawai lembaga antirasuah.

Sedangkan MA menolak uji materi Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 yang memuat TWK sebagaimana diajukan oleh pegawai KPK nonaktif, Yudi Purnomo dan Farid Andhika.

Menurut majelis, pegawai KPK tidak dapat diangkat sebagai ASN bukan karena berlakunya Perkom 1/2021 yang dimohonkan pengujian, namun karena hasil asesmen TWK Para Pemohon yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), sedangkan tindak lanjut dari hasil asesmen TWK tersebut menjadi kewenangan pemerintah.

Sementara itu, proses gugatan sengketa informasi baru saja digelar per Senin (13/9) kemarin di Komisi Informasi. Para pegawai KPK nonaktif memperjuangkan agar bisa mengetahui detail hasil TWK mereka.

Sampai saat ini, para pegawai KPK yang berstatus nonaktif masih menunggu kebijaksanaan Presiden Jokowi. Sebab, dari sejumlah putusan di atas, Jokowi memiliki wewenang menentukan nasib puluhan pegawai yang sudah bekerja lama di lembaga antirasuah.

"Kita sudah di babak final. Saatnya Presiden melakukan tendangan penalti tanpa kiper," ujar Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK nonaktif, Giri Suprapdiono, Jumat (10/9).