Puan Minta 3.830 Warga Positif Covid Keluyuran Dikarantina

CNN Indonesia

Rabu, 15 Sep 2021 11:14 WIB

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah bertindak cepat soal temuan 3.830 orang berstatus 'hitam' masih bepergian ke luar rumah. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah bertindak cepat soal temuan 3.830 orang berstatus 'hitam' masih bepergian ke luar rumah.

Status 'hitam' itu merujuk kepada kategori dalam aplikasi Peduli Lindungi. Warga yang berstatus hitam berarti ia merupakan pasien positif Covid-19 atau kontak erat.

Lihat Juga :

Menkes Sebut Ada 3 Ribu Positif Covid Jalan-jalan ke Mal

Menurut Puan, Satgas Penanganan Covid-19 harus menerjunkan tim reaksi cepat jika mengetahui ada orang berstatus hitam yang masih berkeliaran di tempat umum.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pasien-pasien Covid-19 yang berada di tempat umum agar segera dilakukan dikarantina untuk menghindari penularan, dan dirawat sebaik mungkin hingga mereka sembuh," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/9).

Oleh sebab itu, Puan meminta seluruh pihak agar tetap mewaspadai penyebaran Covid-19, meski laju penularan mulai cenderung menurun. Bahkan, menurut politikus PDIP itu, warga harus meningkatkan kewaspadaan, berangkat dari kasus 3 ribu orang positif Covid masih berkeliaran.

Puan juga meminta pemerintah berbenah dengan meningkatkan fasilitas kesehatan di tengah melandainya kasus Covid ini kali ini.

Lihat Juga :

Menkes Akui Kebobolan Varian Delta: Kita Lupa Jaga Sisi Laut

Dengan infrastruktur kesehatan yang memadai, ia berharap tidak ada lagi gelombang penularan Covid berikutnya. Puan mengatakan sarana dan prasarana bagi masyarakat terkait Covid-19 juga harus maksimal.

"Sehingga tidak lagi terjadi kekurangan bed bagi pasien Corona di rumah sakit, kelangkaan oksigen, obat-obatan, dan lain sebagainya," ujarnya.

Puan turut meminta pemerintah mengoptimalkan mitigasi kemungkinan-kemungkinan yang muncul dari dampak Covid-19, mengingat virus corona juga terus bermutasi. Ia mengingatkan perlunya memperkuat penanganan di hulu melalui program 3T (testing, tracing, treatment) agar ketika ada kasus bisa segera ditangani, termasuk isolasi terhadap pasien.

"Terus gencarkan vaksinasi Covid-19 apalagi pemerintah pusat kini memasukkan indikator cakupan vaksinasi dalam evaluasi penurunan level PPKM. Ini jadi PR bagi pemerintah daerah sebab bisa saja wilayahnya kembali naik status PPKM jika target capaian vaksinasi tidak terpenuhi," papar Puan.

Puan ikut menyoroti pelonggaran aktivitas dalam pelaksanaan PPKM kali ini, semisal uji coba pembukaan bioskop dan tempat wisata untuk daerah dengan PPKM Level 3, 2, dan 1. Puan mengingatkan agar relaksasi tersebut tetap mempertimbangkan potensi terjadinya kerumunan.

"Untuk sektor-sektor tertentu seperti pembukaan bioskop dan tempat wisata di wilayah hijau harus dilakukan secara hati-hati. Termasuk juga Pembelajaran Tatap Muka (PTM) juga perlu ada evaluasi berkala," ujarnya.