Pegawai KPK Ditawari BUMN: Mereka Bilang Kami Tak Bisa Dibina

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono mengaku heran dengan rencana KPK mulai menawari sejumlah pegawai nonaktif masuk BUMN.

Giri menilai keputusan tersebut merupakan penghinaan. Sebab para pegawai yang dinonaktifkan karena gagal tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam peralihan menjadi ASN dianggap tidak bisa dibina dan tidak Pancasilais.

Lihat Juga : KPK: Penyaluran ke BUMN Atas Permintaan Pegawai Gagal ASN

"Mereka menyatakan kami tidak bisa dibina, tidak pancasilais, dan langsung dinonjobkan. Ini penghinaan bagi kami," kata Giri dalam keterangannya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/9).

Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Harefa sebelumnya mengakui mulai menawari 57 pegawai tak lulus TWK masuk BUMN. Dia mengatakan upaya itu dilakukan atas permintaan para pegawai.

Menurut Cahya, pihaknya hanya bermaksud membantu para pegawai yang tak lulus TWK. Lagi pula, penyaluran kerja tersebut kata dia telah sesuai dengan program KPK selama ini, yakni menempatkan insan KPK sebagai agen antikorupsi di berbagai instansi dan lembaga.

"Kami dapat jelaskan bahwa atas permintaan pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat diangkat menjadi ASN, KPK bermaksud membantu pegawai tersebut untuk disalurkan pada institusi lain di luar KPK," kata dia, Selasa (14/9).

Menanggapi hal itu, Giri menilai langkah KPK tersebut saat ini tidak tepat. Menurut dia, pimpinan KPK saat ini masih memiliki tugas memenuhi rekomendasi sejumlah lembaga seperti Komnas HAM dan Ombudsman terkait dugaan pelanggaran dalam TWK.

Oleh karena itu, Giri justru menduga upaya KPK tersebut hanya untuk menghentikan perjuangan para pegawai yang telah dihentikan.

"Kalau kita melihat form yg mereka edarkan ada syarat permintaan pengunduran diri dan memohon kepada Pimpinan untuk menyalurkan," kata dia.

Lihat Juga : KPK Disebut Mulai Tawari Pegawai Gagal TWK Masuk BUMN

Selain itu, menurutnya, KPK juga tak memiliki wewenang untuk menyalurkan pegawainya ke instansi pemerintah lain. Upaya KPK tersebut kata Giri patut menjadi isu jual beli pengaruh.

"Menurut kami, yang paling tepat menyalurkan kami adalah Negara, dalam hal ini Presiden RI karena membawahi lembaga negara dan BUMN. Apabila kami dipandang dibutuhkan Republik ini, saya meyakini keputusan negara akan lebih baik," ucapnya.

Ketua KPK Firli Bahuri justru membantah ada upaya pihaknya menawarkan para pegawai tak lolos TWK, masuk BUMN. Firli bilang tawaran itu hanya kepada para pegawai yang meminta. 

"Jadi kita tidak ada menawarkan atau meminta, tidak ada itu. Tapi kita menampung keinginan, kalau ada pegawai..." kata Firli, Rabu (15/9).