Baleg Kritik Keseriusan RUU Narkotika, Yasonna Belum Menyerah

CNN Indonesia | Kamis, 16/09/2021 00:24 WIB
Menkumham Yasonna Laoly mengaku belum menyerah mengajukan revisi UU Narkotika saat merespons kritik DPR soal keseriusan pihaknya dalam legislasi. Anggota Baleg DPR Firman Soebagyo mempertanyakan keseriusan Pemerintah merevisi UU Narkotika. (Foto: CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam merevisi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal tersebut disampaikan ketika Baleg DPR menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly dengan DPD RI di Kompleks Parlemen, Rabu (15/9).

Menurut Firman, sejak lama pemerintah berencana merevisi UU tersebut. Namun, itu tak kunjung terealisasi dan bahkan nyaris terlupakan.


"Sampai sekarang Undang-undang Narkoba itu nyaris terlupakan. Oleh karena itu Pak Menteri, apakah Undang-undang Narkoba ini, pemerintah masih serius atau tidak?" tanya Firman.

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan revisi UU Narkotika sebelumnya merupakan inisiatif DPR. Namun, Dewan sepakat revisi UU tersebut diambil alih oleh pemerintah.

Melihat tak kunjung dibahas, Firman mengusulkan agar RUU Narkotika diambil alih kembali oleh DPR. Sebab, menurutnya, RUU Narkotika kini sangat mendesak.

"Karena ini, narkoba ini menjadi suatu kebutuhan, karena begitu luar biasanya agar Undang-undang ini betul-betul bisa memenuhi kebutuhan yang ada," paparnya.

Menanggapi Firman, Yasonna mengaku telah berbicara masalah ini dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Yasonna mengaku belum menyerah dan RUU tersebut masih inisiatif pemerintah.

Ia menyadari bahwa revisi UU Narkotika sangat mendesak, mengingat hal ini akan berdampak pada masalah over kapasitas di dalam lapas.

"Saya kira belum, kami belum menyerah untuk menyerahkan ke DPR," ujar Yasonna.

Revisi UU Narkotika sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024. Undang-undang itu diusulkan oleh pemerintah. Revisi aturan tersebut juga telah masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2021. Akan tetapi, pembahasan revisi undang-undang itu belum kunjung rampung.

Revisi UU Narkotika kembali mencuat usai peristiwa kebakaran Lapas Kelas I Tangerang, Rabu (8/9). Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membahas masalah kelebihan kapasitas di lapas dan rutan.

(dmi/arh)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK