YLBHI Duga Amendemen Juga Muluskan Ambisi Ibu Kota Baru

CNN Indonesia | Kamis, 16/09/2021 01:59 WIB
YLBHI menduga wacana amendemen UUD 1945 bukan hanya menyasar pada perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi saja. YLBHI kritik amendemen akan muluskan presiden 3 periode dan ibu kota baru. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan jika mengacu pada pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo, amendemen UUD 1945 akan menjadi landasan setiap perencanaan strategis negara.

Ia menduga wacana itu bukan hanya menyasar pada perpanjangan masa jabatan presiden Joko Widodo, melainkan juga pemindahan ibu kota negara.

"Jadi betul ada membuat satu dua pulau terlampaui. Syukur-syukur dapat masa jabatan lebih banyak tapi sesungguhnya yang disasar adalah pemindahan ibu kota negara," kata Asfin dalam diskusi daring di Youtube KontraS, Rabu (15/9).


Ia mebeberkan ada beberapa alasan mengapa pemindahan ibu kota negara menjadi agenda penting pemerintah. Salah satunya adalah konsesi lahan.

Asfin menjelaskan lahan yang berada di Kalimantan bukan lahan kosong. Sejumlah lahan di sana dimiliki oleh korporasi besar.

"Nah kami menemukan titik terang persoalan dari segi ekonomi politik," ucap dia.

Ia mencontohkan, di ring 1 dan 2 lokasi ibu kota baru, misalnya. Di sana, kata Asfin terdapat lahan milik pengusaha Sukanto Tanoto dan Hashim Djojohadikusumo. Selain itu, ada juga pengusaha lain yang memiliki 158 konsesi tambang, sawit, dan hutan.

Lebih lanjut, Asfin mengatakan anak mantan Ketua DPR Setya Novanto juga memiliki tiga perusahaan tambang batu bara yang konsesinya berada di ring 2 lokasi ibu kota baru.

Kemudian, ada juga konsesi tambang milik Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melalui PT Toba Sejahtra Tbk., dan konsesi lain milik Yusril Ihza Mahendra.

Sebelumnya, wacana amendemen diungkapkan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo. Wacana itu didukung oleh DPR dan Presiden Joko Widodo.

Bamsoet menyebut amendemen itu akan dilakukan terbatas dan hanya akan membahas pokok-pokok haluan negara (PPHN). Namun, banyak pihak yang mengkhawatirkan wacana amendemen itu akan menjadinpintu masuk kepentingan lain.

(yul/DAL)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK