Jokowi Tolak Usulan 3 Periode: Mau Jawab Apa Lagi?

Titin Rosmasari, CNN Indonesia | Rabu, 15/09/2021 20:44 WIB
Jokowi menegaskan dirinya menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Jokowi menegaskan dirinya menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. (Foto: Arsip Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Jokowi menegaskan dirinya menolak usulan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.

Hal itu disampaikan oleh Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi di Istana Kepresidenan pada Rabu (15/9).

"Saya kan sudah bolak-balik jawab, mau jawab apa lagi?" kata dia.


Dia menuturkan pihaknya menghormati pelbagai pandangan soal masa jabatan presiden. Walaupun demikian, kata Jokowi, dirinya tegas menolak usulan tersebut.

Terpisah, pengamat politik, Rocky Gerung menilai Joko Widodo tidak akan menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden lewat amandemen UUD 1945.

Rocky meyakini hal itu dikarenakan Jokowi sudah terlanjur disokong oleh para oligarki. Sementara, para oligarki itu, kata Rocky juga membutuhkan sokongan balik dari Jokowi untuk memperlancar kepentingannya.

"Presiden itu enggak mungkin menolak karena dia udah diizon [infus] oleh oligarki. Nah oligarki belum kenyang," kata Rocky dalam diskusi daring di Youtube KontraS, Rabu (15/9).

"Jadi diinfus presiden ini supaya oligarki itu masih bisa menerima limpahan dokumen perpanjangan hak ekstraktif misalnya sejumlah BUMN sempat dirampok. Jadi cuman itu intinya," tambahnya.

Rocky menilai jika ada anggapan perpanjangan masa jabatan berasal dari desakan rakyat, itu patut dicurigai. Sebab, lingkaran kekuasaan saat ini dikepung oleh para oligarki.

"Semua yang disembunyikan itu agenda oligarki kita bikin simple aja enggak usah pusing-pusing menganalisis. Jadi ini adalah paket oligarki yang masih lapar bahwa yang sedang ia izon itu sedang meranggas karena itu diperpanjang kemudian disiram lagi supaya berbuah lagi di situ tipu-tipunya," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gajah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar juga menduga wacana amandemen UUD 1995 adalah pintu untuk membagi-bagi jatah. Dengan kata lain, kata dia, akan terjadi tawar-menawar politik.

Ia memberikan contohnya adalah tatkala DPD RI akan meminta jatah jika amandemen UUD 1945 dilakukan. Sebab, kata Zainal, kewenangan DPD saat ini terkesan tidak jelas.

"Nah saya duganya jangan-jangan di situ tuh. Nanti DPD akan minta jatah apa, DPR akan minta jatah apa, partai akan minta jatah apa, penguasa akan minta jatah apa," tuturnya.

Sebelumnya, banyak pihak yang mengkhawatirkan wacana amandemen UUD 1945 akan menjadi pintu masuk kepentingan lain. Salah satunya adalah kekhawatiran terkait perpanjangan masa jabatan presiden.

Terkait itu, Jokowi mengaku tidak berminat menjabat tiga periode. Penolakan itu muncul karena pihaknya setia pada UUD 1945 dan amanah reformasi 1998. Namun, pernyataan itu tidak pernah dilontarkan secara langsung oleh dirinya, melainkan lewat Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman.

(yul/DAL)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK