Isi Materi soal TN Komodo yang Buat Staf KLHK Mengamuk

Salah satu staf di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sewot atau marah-marah dalam webinar yang bertajuk: Taman Nasional Komodo & Jurassic Park 'Konservasi atau Investasi?'.

Pemicu emosinya tersebut adalah slide atau salindia salah satu pemateri dari peneliti Sunspirit for Justice and Peace, Venan Haryanto. Staf yang bernama Moko pun menyatakan tulisan di dalam slide itu telah menyinggung KLHK.

"Bu Lusi [moderator] ada satu slide dari pak Venan, mohon berkenan dibaca; 'Selamatkan Taman Nasional Komodo dari Kejahatan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," ucap Moko dalam webinar itu yang diakses di Youtube HIMAP UB, Kamis (16/9).

"Memang kami penjahat? Kami bukan penjahat wey!" sambung Moko dengan nada tinggi.

Nada tinggi dari Moko itu pun mendapatkan peringatan dari sejumlah peserta webinar, sehingga moderator terdengar beberapa kali berupaya menengahi ketegangan yang terjadi.

Lihat Juga : Staf KLHK Mengamuk di Tengah Webinar: Kami Bukan Penjahat!

Empunya salindia tersebut, Venan, menjelaskan materi yang dipaparkan dalam webinar tersebut sejatinya adalah fakta. Oleh karena itu, ia menyayangkan ketika ada yang mewakili KLHK dalam webinar itu bukannya menerima temuan dan masukan pihaknya, malah emosi dan menyerang balik masukan yang diberikan.

"Saya membentangkan semua fakta terkait dengan keseluruhan masterplan pembangunan pariwisata taman nasional komodo. Akhirnya mereka kebakaran jenggot," kata Venan kepada CNNIndonesia.com, Kamis (16/9).

Dalam presentasi webinar itu, Venan menjelaskan permasalahan dan proyek-proyek di Taman Nasional Komodo yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menilai sejumlah proyek berbahaya secara ekologi dan sosial.

Ia mencontohkan proyek pembangunan Jurassic Park di kawasan Taman Nasional Komodo, Pulau Rinca. Pihaknya pun menilai KLHK telah membiarkan pembangunan Jurassic Park tanpa mempertimbangkan dampaknya. Padahal, proyek pembangunan tersebut sudah ditegur UNESCO karena berpotensi berdampak pada nilai universal luar biasa atau Outstanding Universal Value (OUV).

Meski begitu, ia mencoba untuk mengapresiasi usaha pemerintah dalam meyakinkan publik bahwa proyek Jurassic Park itu hanya dibuat pada lahan seluas 1,7 hektare.

"Saya senang berarti pemerintah sepakat bahwa tidak boleh ada banyak bangunan di dalam TNK karena ini akan sangat berbahaya bagi konservasi dan masa depan jantung pariwisata," kata dia.

"Sudah tidak ada guna lagi kami protes, karena sudah jadi," sambungnya lirih.

Lihat Juga : Kronologi Walhi dkk Adukan Proyek TN Komodo ke UNESCO

Proyek Jurassic Park, kata dia, hanya salah satu contoh. Venan juga memaparkan proyek yang dinilai berbahaya lain bagi kegiatan konservasi di TN Komodo seperti  kuliner kelas premium di Pulau Padar hingga izin-izin investasi perusahaan swasta. Proyek-proyek itu, disebutnya, memakan lahan seluas 600 hektare di sekitar TN Komodo.

"Bagaimana dengan konsesi perusahaan swasta yang hampir 600 hektare. Mereka [KLHK] kan kaget, karena mereka tidak menyinggung itu," ujar Venan.

Eksistensi Taman Nasional Komodo

Venan menyebut eksistensi TN Komodo adalah kawasan konservasi dan ekosistem lain. Sehingga, kata dia, harus dijaga sebaik mungkin.

Selain itu, TN Komodo juga terbilang sebagai jantung pariwisata NTT, bahkan Indonesia. TN Komodo menyuguhkan keaslian bentang alam dan ekosistem alami satwa komodo dan menjadikan destinasi utama dari Flores, NTT, Indonesia di mata dunia.

"Sehingga kalau jantungnya dicopot, maka hancur keseluruhan pariwisata," ucapnya.

TN Komodo juga, kata Venan merupakan ruang penghidupan warga, terutama nelayan. Ia menyebut, pewaris tanah di sana adalah mereka bahkan sebelum dibuat TN Komodo. Sehingga, pembangunan apa pun harus memperhatikan kelangsungan para warga sekitar.

"Hampir 4.000 jiwa mewarisi tanah itu sebelum tanah komodo dibentuk. Mereka layak mendapatkan tempat yang besar dalam membicarakan pembangunan," ucapnya.

CNNIndonesia.com sudah menghubungi Menteri KLHK Siti Nurbaya dan Wiratno untuk menanyakan lebih lanjut permasalahan tersebut. Namun, baik Siti maupun Wiratno belum menanggapi pesan singkat dan telpon sampai berita ini ditulis.

Lihat Juga : Pemprov NTT Klaim Akan Terima Masukan UNESCO soal Komodo