DPR Cecar Staf Risma 8,4 Juta Warga Miskin Tak Masuk DTKS

Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Nasdem, Felly Estelita Runtuwene mencecar Staf Khusus Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian, Suhadi Lili terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Felly mempertanyakan langkah Kemensos perihal 8,4 juta penduduk kategori miskin yang tak terdata dalam DTKS sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS. Padahal kebijakan mengenai perbaikan dan pemutakhiran data DTKS sepenuhnya berada di bawah kendali Kemensos.

"Tadi dalam paparan pak Suhadi, ada sekitar 12,6 juta orang masih proses verifikasi, kemudian data padan dengan Dukcapil ada 4,2 juta. Artinya ada 8,4 juta orang belum jelas nasibnya dan ini data non DTKS. Ini seperti apa? Kami butuh penjelasan dari Kemensos," kata Felly dalam raker Komisi IX di DPR RI, Kamis (16/9).

Dia juga menyinggung kerja Kemensos perihal pemadanan DTKS yang diklaim telah dilakukan Risma selama ini. Padahal, menurut Felly, masih banyak orang dalam kategori miskin dan rentan miskin namun belum NIK di daerah sehingga tidak terdata DTKS.

Lihat Juga : Tak Datang Rapat di DPR, PAN Sindir Risma Banyak Keliling

Menurut Felly, Risma beserta jajaran Kemensos semestinya bisa mencari solusi terkait pendataan warga tanpa NIK agar bisa masuk dalam data DTKS dan menerima bantuan sosial dari pemerintah.

"Persoalan kita banyak di luar sana yang belum punya NIK. Mereka susah. Nah ini siapa yang urus? Menurut saya ini ada di Kemensos juga," ucap Felly.

Anggota Komisi IX Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay juga menyinggung perihal pendataan DTKS yang dilakukan oleh Kemensos.

Ia mengatakan masih ditemukan banyak masalah dalam data DTKS Kemensos. Salah satunya, data penduduk miskin penerima PBI dalam DTKS milik Kemensos berbeda dengan data milik Bappenas.

Dalam data Kemensos, jumlah orang penerima PBI dalam DTKS sebanyak 69.630.661 orang. Sementara data Bappenas mencatat total 96,8 juta orang terdaftar sebagai PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di BPJS,

"Kalau soal data, Kemensos saja lah bertanggung jawab di situ agar kita bisa membawa BPJS ke arah lebih baik," kata Saleh.

Lihat Juga : Bansos Terkendala Alam, Risma Enggan Paksakan Penyaluran

Sebelumnya, Stafsus Mensos Tri Rismaharini, Suhadi Lili menyampaikan paparan data PBI yang sudah padan dengan DTKS. Berdasarkan data Kemensos, total sebanyak 96.788.880 PBI BPJS Kesehatan.

Namun hanya 70.638.689 orang PBI yang masuk dalam DTKS Kemensos. Sekitar 12,6 juta data PBI masih dalam proses verifikasi Kemensos, namun 4,1 juta di antaranya sudah padan dengan Dukcapil.

Data DTKS sendiri menjadi acuan pemerintah dalam penyaluran program bansos. Sebanyak 12 program bansos di masa pandemi Covid-19 mengacu pada data tersebut.