Pemecatan Pegawai KPK dan Warisan Sejarah di Era Jokowi

Wawan menilai semakin ke sini komitmen pemberantasan korupsi pemerintahan Jokowi terlihat hanya ada di atas kertas.

Hal itu, kata dia, dapat dibuktikan dari indeks persepsi Indonesia yang turun, hasil survei yang menyatakan kepercayaan publik terhadap KPK turun, hingga tuntutan dalam kasus korupsi yang dinilainya tidak maksimal.

Wawan mencontohkan kasus korupsi bansos yang menjerat Mantan Mensos Juliali Batubara. Pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri terkait tuntutan pidana mati terhadap pelaku korupsi di tengah bencana hanya menjadi angin lalu, lantaran tak terbukti.

"Jadi ke depan bagaimana? Kalau tidak diperbaiki ya kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan pemerintah, badan legislatif, yudikatif untuk turut serta harapan masyarakat memberntas korupsi," katanya.

"Mau tidak mau masyarakat sipil yang punya semangat ya kita harus berjuang dari awal lagi. Kita harus jaga nilai integritas itu. Artinya tidak bisa lagi andalkan komitmen pemerintah," ujar Wawan melanjutkan.

Lihat Juga : Gerindra Risih Bahas Wacana Duet Anies-Sandi Pemilu 2024

Kontradiksi Jokowi

Dihubungi terpisah, Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Arif Susanto menilai secara normatif pernyataan Jokowi yang meminta urusan pegawai KPK tidak dibawa kepadanya sudah tepat.

Namun, berdasarkan fakta yang terjadi, ia mengatakan tidak jarang Jokowi justru terlibat langsung dalam hal kecil yang tak harus dilakukannya.

Arif mencontohkan aksi bagi-bagi kaos Jokowi kepada masyarakat. Selain itu, Jokowi juga turun langsung membagikan sembako dan meninjau vaksinasi Covid-19.

"Secara normatif pernyataan Presiden benar, tetapi ia juga sekaligus mengandung kontradiksi, karena untuk perkara lain presiden bersedia lakukan yang relatif kecil, turun tangan. Sesuatu yang sebenarnya bisa diselesaikan level bawah," katanya.

Arif mengatakan sikap kontradiksi Jokowi, yang mau mengurus hal remeh namun lepas tangan terkait masalah KPK, lantaran mantan gubernur DKI Jakarta itu terikat berbagai kepentingan.

"Semua orang paham, bahwa ada kekuatan ekonomi dan politik yang menyandera negara, jadi ini bukan hanya problem presiden secara personal, ini problem kelembagaan," ujarnya.

"Bagi saya ini adalah sinyal bahaya, karena ternyata presiden tangannya terikat dari kemungkinan untuk bisa melakukan bentuk intervensi untuk perubahan, bukan intervensi untuk keuntungan sepihak," kata Arif menambahkan.

Lihat Juga : Amnesty Desak Jokowi Batalkan Keputusan Pemecatan Pegawai KPK

Lebih lanjut, Arif menyinggung janji Jokowi terkait pemberantasan korupsi saat kampanye pemilihan presiden pada 2014 dan 2019 lalu. Arif menyebut jika Jokowi membereskan sejumlah masalah di KPK akan memberi keuntungan politik.

"Kalau mau, ini momentum sebenarnya, dan itu akan berikan keuntungan politik kalau memang presiden mau buat kalkulasi politik. Ini momentum bagus presiden untuk berkontribusi bereskan KPK, punya legacy yang akan diingat oleh semua orang bahwa nanti ketika dia selesai di 2024. Dia punya warisan penting pemberantasan korupsi," katanya.