Kacau Data Bansos saat Risma Keliling Daerah

CNN Indonesia

Sabtu, 18 Sep 2021 01:25 WIB

Kemensos di bawah komando Risma dikritik banyak pihak perihal DTKS yang masih belum padan dengan data penduduk miskin dari Dukcapil. — Kebijakan Mensos Risma banyak dikritik, terutama soal bansos kala pandemi Covid-19. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Sosial (Kemensos) di bawah komando Tri Rismaharini alias Risma dikritik banyak pihak perihal Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang masih belum padan dengan data penduduk miskin dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Data warga kategori miskin tersebut dinilai belum mencakup seluruh warga kategori miskin dan rentan miskin yang seharusnya masuk dalam database Kemensos. Sementara itu, banyak juga ditemukan warga tak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) di pedalaman.

"Persoalan kita banyak di luar sana yang belum punya NIK dan belum terdata di DTKS. Mereka susah. Nah ini siapa yang urus? Menurut saya ini ada di Kemensos juga," ucap Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Nasdem Felly Estelita Runtuwene di Senayan, Kamis (17/9).

Kemensos sebelumnya mengaku telah 'menidurkan' sebanyak 52,5 juta data dalam DTKS. Data yang dihapus tersebut merupakan data ganda, data penerima tidak memiliki NIK, data warga pindah domisili.

Lihat Juga :

Bappenas Sorot Banyak Data Ganda dalam 12 Program Bansos

Total orang terdata dalam DTKS setelah perbaikan itu sebanyak 139.477.527 jiwa per laporan 30 Juni. Pemutakhiran data itu, disebut berpotensi menyelamatkan Rp126 triliun uang negara.

Namun masalah kembali muncul ketika jumlah penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tak terdata dalam DTKS. Padahal DTKS merupakan acuan utama dalam pemberian beragam macam bansos pemerintah.

Menurut pemaparan Staf Khusus Mensos Risma, Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian, Suhadi Lili, pihaknya sebelumnya mencatat sebanyak 96,7 juta PBI. Angka itu menyusut menjadi 95 juta karena pembaruan data.

Dari angka itu, sebanyak 74,4 juta data PBI telah terinput dalam DTKS dan telah terverifikasi oleh Dukcapil. Sementara itu ada 13,7 juta data PBI belum padan dengan Dukcapil sehingga tak bisa masuk DTKS. Kemensos juga masih menunggu verifikasi sebanyak 12,6 juta data yang masih proses verifikasi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga :

DPR Cecar Staf Risma 8,4 Juta Warga Miskin Tak Masuk DTKS

Laporan terbaru ini menimbulkan banyak pertanyaan karena ternyata masih ada pemadanan data DTKS ketika 12 program bansos pemerintah mengacu pada data tersebut.

Sementara data DTKS Kemensos dipertanyakan oleh DPR, Mensos Risma diketahui sedang melakukan evaluasi sekaligus monitoring bansos langsung ke lapangan.

Tindakan Risma ini, juga tak lepas dari kritik anggota komisi IX DPR.

"Mungkin nanti kita undang lagi Mensos, jangan sampai gak datang. Ini [rapat] penting, keliling-keliling ketemu masyarakat memang penting, tapi di sini [DPR] juga penting karena kita mewakili masyarakat," kata Politikus PAN Saleh Daulay dalam raker di Komisi IX DPR RI, Rabu (16/9).

Lihat Juga :

Risma Temukan 1.868 Rekening Bansos Terblokir di Jateng

Sejak memasuki September, Risma memang diketahui keliling beberapa daerah untuk melakukan monitoring dan pemantauan penyaluran bansos. Pada beberapa waktu, Risma terlihat emosi karena mengetahui banyak bansos tak tersalur hingga rekening penerima terblokir.

5 September, Aceh Besar, Aceh

Mensos Risma mengunjungi Aceh dalam rangka mendukung upaya pemberdayaan sosial usaha ekonomi mikro Karang Taruna dalam Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS). Risma sekaligus memberikan bantuan wirausaha pada warga dengan besaran berbeda-beda.

8 September, Cibinong, Jabar

Pada 8 September lalu, Risma mengunjungi Balai Ciungwanara di Cibinong, Jawa Barat untuk membagikan langsung bantuan untuk penyandang disabilitas.

11 September, Pacitan, Jatim

Risma diketahui mengunjungi Pacitan, Jawa Timur sejak Sabtu (11/9). Dalam kunjungan tersebut, Risma dikabarkan menyaksikan simulasi evakuasi masyarakat menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami.

14 September, Suku Dayak, Kalsel

Risma mengunjungi Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Dayak Meratus di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Risma memastikan akan membangun fasilitas umum untuk masyarakat setempat.

Mensos juga menyerahkan bantuan senilai Rp1,5 miliar untuk membantu produktivitas warga setempat.

Lihat Juga :

Ragam Masalah Bansos era Risma: Pungli hingga Kutu

15 September, Banjarbaru, Kalsel

Terbaru, Risma mengunjungi Banjarbaru, Kalimantan Selatan untuk mengevaluasi dan melakukan monitoring penyaluran bansos.

Dalam kunjungan tersebut, Risma mengaku masih menemukan masalah serupa penyaluran bansos di daerah lainnya yakni berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) belum diberikan ke penerima bansos, kendala geografis dalam penyaluran bansos, hingga rekening terblokir.

Risma juga sekaligus meresmikan Sentra Kreasi ATENSI di Balai Budi Luhur, Banjarbaru. Sentra yang digunakan sebagai tempat usaha ini dinilai dapat membantu usaha warga marjinal yang ada di balai naungan Kemensos.

One Man Show-Politik Drakor

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Trubus Rahadiansyah menilai Risma tak perlu turun langsung ke daerah untuk melakukan pemantauan dan monitoring program-program di Kemensos.

Khusus untuk Bansos, Risma diminta melakukan penguatan koordinasi pusat-daerah. Sementara untuk monitoring di daerah ini bisa diserahkan pada staf di Kementerian Sosial serta koordinasi dengan pemerintah daerah.

"Menurut saya sih Mensos enggak perlu turun langsung. Bisa dikerahkan dirjen dan pemda, atau meminta pelibatan aktif Dukcapil untuk perekaman data," kata Trubus.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade,juga turut berkomentar soal aksi Risma terjun ke lapangan sambil marah-marah ketika mengetahui ada rekening bansos terblokir.

Ia menilai aksi Risma tersebut sebagai politik pencitraan ala film drama Korea (drakor). Andre menduga langkah tersebut dilakukan Risma untuk menunjukkan sikap seolah-olah membela rakyat. Padahal, ia kembali berkata, langkah yang dilakukan Risma tersebut hanya sebatas politik pencitraan drakor.

"Seakan-akan ada menteri marah-marah sama pejabat bank untuk bela rakyat, padahal kementeriannya kirim surat suruh bank ini ngeblokir. Itu namanya pencitraan drama Korea," katanya.