Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat Buntut Dukungan ke Novel Cs

Sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipanggil pihak inspektorat. Mereka dipanggil terkait dukungan kepada pegawai yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Salah satu sumber CNNIndonesia.com membenarkan informasi tersebut. Menurutnya, sejak beberapa hari terakhir, ada sejumlah pegawai KPK yang telah dipanggil inspektorat.

"Ada beberapa (dipanggil Inspektorat), dari PJKAKI, Penyidikan, Penyelidikan, Dikyanmas," kata sumber tersebut saat dihubungi, Minggu (19/9).

Sebelumnya, sebanyak 518 pegawai aktif KPK yang telah menjadi ASN meminta agar Firli Bahuri Cs menjalankan rekomendasi Ombudsman RI (ORI) untuk mengangkat 75 pegawai yang dinyatakan tak memenuhi syarat imbas Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi ASN.

Desakan untuk mengangkat Novel Baswedan Cs itu dilayangkan lewat surat. Desakan itu dimaksudkan agar KPK tetap menjaga nilai-nilai integritas sehingga KPK terus mendapatkan kepercayaan publik dan tidak menimbulkan kesan buruk di mata publik.

Lihat Juga : Kasus Tanah Munjul, KPK Periksa Anak Buah Anies

Menurut sumber tersebut, beberapa pegawai yang dipanggil Inspektorat juga tidak mengetahui soal surat tersebut yang dikirimkan ke pimpinan. Sumber itu juga curiga kalau lembaga antirasuah ingin mengarahkan dukungan dari ratusan pegawai itu tidak valid.

"Kepikiran juga kalau lembaga mau arahin temuannya bahwa surat pernyataan sikap pegawai itu tidak valid alias surat kaleng gitu karena tidak jelas pengirimnya," ujarnya.

Sumber itu mengatakan bahwa lima pimpinan yang melaporkan para pegawai tersebut ke Inspektorat.

"Yang melapor ya pimpinan itu berlima tanda tangan. Mereka yang lapor, mereka yang menugaskan, mereka juga yang menerima hasil kerja," ujarnya.

Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi nonaktif KPK Hotman Tambunan mengatakan dukungan dari pegawai KPK aktif itu merupakan bentuk solidaritas. Menurutnya, ada dua bentuk solidaritas menanggapi kisruh internal KPK.

Pertama, sebelum dilantik menjadi ASN, mereka bersurat ke pimpinan agar pelantikan ditunda. Kemudian, solidaritas kedua setelah keluar putusan Ombudsman dan Komnas HAM terkait masalah TWK.

Menurut Hotman, saat itu, para pegawai aktif juga bersurat ke pimpinan untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM.

Hotman pun mengkritik jika inspektorat benar memanggil para pegawai aktif yang menunjukkan solidaritas.

Lihat Juga : Pegawai Soroti Integritas Dewas KPK Usai Tolak Laporkan Lili

"Jika mereka dipanggil untuk diperiksa, inspektorat, enggak ada kerjaan itu, tak bisa memposisikan diri dan tak punya marwah. UU kan sebut urusan etik itu ada di Dewas bukan di Inspektorat," papar Hotman.

CNNIndonesia.com sudah mencoba konfirmasi hal ini kepada Ketua KPK Firli Bahuri, komisioner Alexander Marwata. dan komisioner Nurul Ghufron, hingga Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri. Namun, sampai berita ini ditulis, belum ada jawaban dari mereka.