Anies di KPK: Diperiksa Terkait Pengadaan Rumah di Jakarta

CNN Indonesia
Selasa, 21 Sep 2021 16:20 WIB
Gubernur DKI Anies Baswedan diperiksa KPK sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan setelah menjalani pemeriksaan di KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur, Selasa (21/9/2021). (CNN Indonesia/ Ryan Hadi)
Jakarta, CNN Indonesia --

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan dirinya diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan program pengadaan rumah. Anies tidak menjawab apakah program dimaksud adalah DP 0 rupiah atau bukan.

Anies diperiksa KPK dalam kapasitas sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur.

Dalam kasus ini, KPK sebelumnya menyatakan pengadaan tanah di Munjul diperuntukkan untuk program rumah DP 0 rupiah.


"Alhamdulillah sudah selesai memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan. Ada 8 pertanyaan yang terkait dengan program pengadaan rumah di Jakarta. Pertanyaannya menyangkut landasan program dan seputar peraturan-peraturan yang ada di Jakarta," ujar Anies kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/9).

Anies mengaku sudah memberikan keterangan dengan lengkap kepada penyidik. Ia berharap hal tersebut bisa membantu lembaga antirasuah menuntaskan penanganan kasus yang melibatkan mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan.

"Saya berharap penjelasan yang tadi kami sampaikan bisa bermanfaat bagi KPK untuk menegakkan hukum, menghadirkan keadilan, dan memberantas korupsi. Harapannya bisa membantu KPK menjalankan tugas," ucap Anies.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari KPK terkait materi pemeriksaan terhadap Anies dan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

Dalam kasus ini, Yoory disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Karena kasus ini, Anies mencopot Yoory dari jabatannya.

Sebagai informasi, pengadaan tanah di Munjul diperuntukkan untuk program rumah DP 0 rupiah. Dari temuan awal KPK, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp152,5 miliar.

Para tersangka lain dalam kasus ini yakni Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar; Direktur PT Adonara Propertindo (AP), Tommy Adrian; Wakil Direktur PT AP, Anja Runtuwene; dan korporasi yakni PT AP.

PT AP merupakan salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam pengadaan tanah.

Dalam perkembangan penanganan perkara, Kantor PT Adonara Propertindo, Gedung Sarana Jaya, serta rumah kediaman dari sejumlah pihak yang terkait dengan perkara ini pun sudah digeledah oleh penyidik lembaga antirasuah.

(ryn/kid)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER