Puluhan Rektor Lapor Jokowi Belum Siap Kuliah Tatap Muka
Puluhan rektor menyatakan belum siap menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) di kampusnya pada bulan ini. Pernyataan itu telah disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo.
Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Jamal Wiwoho mengatakan sebanyak 35 rektor perguruan tinggi negeri telah bertemu Jokowi pada 13 September lalu. Mereka membahas PTM.
Bahkan, kata Jamal, ada rektor yang meminta PTM digelar pada tahun depan.
"35 rektor PTN itu menghadiri acara pertemuan dengan dengan bapak presiden, itu rata-rata mengatakan saya belum siap. Ada juga yang mengatakan; bulan Oktober saya bismilah membuka kampus. Ada yang mengatakan; semester depan gua baru berani membuka kampus," kata Jamal secara daring di YouTube Kemendikbud RI, Kamis (23/9).
Jamal menyatakan sudah mengajak sejumlah PTN agar berani menggelar belajar tatap muka. Namun, ajakan itu tidak mengubah keputusan sejumlah perguruan tinggi untuk menunda PTM.
Dia mempunyai beberapa pertimbangan atas ajakannya itu. Pertama, Jamal menilai PTN harus segera menggelar PTM agar tidak terjadi lost learning.
"Selama pandemi kondisi pendidikan di Indonesia sudah tertinggal dari negara lain," ucapnya.
Alasan kedua, kata Jamal, PTM bisa digelar karena capaian vaksin pada kelompok tenaga pendidik, dosen, dan mahasiswa sudah cukup tinggi. Ia menyebut, di kampusnya saja, Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, tenaga pendidik sudah divaksin 100 persen.
"Status sebagian besar daerah (kabupaten/kota) juga sudah berada di level 3, yakni aman untuk menyelenggarakan PTM," lanjutnya.
Ia berkata, pelaksanaan PTM itu tentu harus didukung dengan kesiapan sarana dan prasarana. Menurutnya, dengan begitu protokol kesehatan juga bisa terjaga.
"Misalnya saja ada tempat cuci tangan, cek suhu, hand sanitizer, cairan disinfektan dan lain-lain," ucapnya.
Kemendikbudristek menyatakan pembelajaran di perguruan tinggi mulai semester gasal tahun akademik 2021/2022 diselenggarakan dengan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, dan/atau pembelajaran daring.
Hal itu mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa PandemiCoronavirus Disease 2019 (COVID-19).
Dalam SKB 4 menteri tersebut, penyelenggaraan pembelajaran, perguruan tinggi harus tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan) serta masyarakat sekitarnya.