Jokowi Cicil Anggaran Rp12 T Keamanan Natuna dalam 5 Tahun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganggarkan Rp12,2 triliun guna mempertebal keamanan di Laut Natuna, Kepulauan Riau. Realisasi anggaran itu dialokasikan multi years selama lima tahun.

Anggaran jumbo itu digelontorkan untuk efek gentar atau deterrent effect di perbatasan negara. Penguatan keamanan di Natuna menjadi proyek prioritas nasional atau major project (MP) menyusul peningkatan eskalasi di wilayah ini.

"Dari sisi pendanaan, pelaksanaan MP tersebut dibiayai dari APBN dengan indikasi pendanaan selama lima tahun sebesar Rp12,2 triliun," dikutip dari lampiran Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021.

Dokumen itu tak merinci skema penganggaran kebijakan itu. Perpres itu hanya menyebut anggaran Rp78,2 miliar akan dikucurkan pada 2022 untuk penguatan keamanan di Natuna.

Perpres tersebut juga tak banyak menjelaskan rencana pembelanjaan anggaran. Pemerintah hanya mencantumkan beberapa jenis persenjataan yang akan dibelanjakan dengan uang tersebut.

"Highlight proyek: pengadaan unmanned aerial vehicle (UAV) (APBN); sarpras militer pulau strategis (APBN)," bunyi dokumen tersebut.

Ketegangan di perairan Natuna kembali menjadi pembahasan usai Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengungkap sejumlah temuan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR, Senin (13/9). Saat itu, Bakamla bercerita soal kondisi miris pertahanan di perbatasan.

Bakamla menyebut kapal-kapal mereka tak punya bahan bakar untuk patroli. Mereka juga mengakui radar tidak bisa mendeteksi ratusan kapal asing di Natuna.

"Kalau kita lihat di pantauan radar atau pantauan dari Puskodal kami, sampai saat ini di daerah overlapping itu masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kapal-kapal Vietnam, pantauan radar, termasuk kapal-kapal coast guard China," kata Sekretaris Utama Bakamla Laksda S. pada rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/9).