Kejagung Telaah Informasi Dugaan Korupsi Krakatau Steel

Kejaksaan Agung menyatakan akan menganalisis temuan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir soal indikasi dugaan korupsi di perusahaan PT Krakatau Steel (Tbk) Persero.

Pendalaman itu, kata dia, akan dilakukan meski belum ada laporan secara resmi yang dilayangkan oleh pihak-pihak lain terkait dugaan korupsi tersebut.

"Informasi ini akan kami telaah. Kami atensi ini, informasi bagus ini," kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Supardi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (28/9).

Nantinya, kata dia, penyidik akan mengambil sikap lebih lanjut setelah analisis tersebut rampung. Dalam hal ini, terkait penerbitan atau tidaknya surat perintah penyelidikan dan penyidikan di kemudian hari.

Sebagai informasi, Erick mengatakan bahwa dugaan korupsi tersebut muncul dari utang perusahaan yang mencapai US$2 miliar atau Rp28,5 triliun (Kurs Rp14.257 per dolar AS). Dalam hal ini, utang itu berasal dari investasi perusahaan yang mencapai US850 juta.

"Krakatau Steel, punya utang uS$2 miliar. Salah satunya investasi US$850 juta dari proyek blast furnace yang hari ini mangkrak. Pasti ada indikasi korupsi," kata Erick dalam Talkshow Bangkit Bareng, Selasa (28/9).

Dalam hal ini, Erick menyatakan akan mengejar pihak-pihak yang merugikan perusahaan pelat merah tersebut. Selain itu, restrukturisasi Krakatau Steel diklaim Erick berjalan dengan baik.

Menanggapi itu, Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim menjelaskan bahwa kenaikan utang itu terjadi pada 2011 sampai 2018. Jika diakmulasikan, utang mencapai Rp31 triliun.

Ia pun mengakui bahwa utang disebabkan pengeluaran investasi yang tidak memberikan hasil sesuai target perusahaan. Adapun proyek blast furnace yang disebut Erick, telah diinisiasi pada 2008.

"Manajemen saat ini sudah mendapatkan solusi agar fasilitas atau pabrik yang tadinya mangkrak bisa jadi produktif," ucap Silmy dalam keterangan tertulis.