Keputusan Final Tanggal Pemilu Diklaim Selesai Awal Oktober

Anggota Komisi II DPR dari fraksi PAN, Guspardi Gaus memastikan ketetapan mengenai sejumlah usulan hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2024 akan diputuskan dalam rapat konsinyering yang akan digelar antara 5-6 Oktober mendatang.

Guspardi menilai, waktu tersebut tepat bersamaan dengan rapat paripurna yang digelar sehari setelahnya, pada 7 Oktober dan sebelum masa reses anggota dewan.

"Sebelum tanggal 7 [Oktober] sudah ada keputusan [hari pemungutan suara pileg dan pilpres]," kata Guspardi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/9).

Dia berkata, hingga kini pihaknya telah menerima sejumlah masukan. Bukan hanya dari pemerintah, masukan sebelumnya juga datang dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Lihat Juga : DPR Bakal Kaji Masa Kampanye Pemilu 2024 Jadi 3 Bulan

Berbeda dengan pemerintah, KPU mengusulkan agar pileg dan pilpres digelar pada 21 Februari. Menurut Guspardi, baik KPU dan pemerintah, dua usulan tersebut telah resmi disampaikan ke Komisi II.

Dalam rapat konsinyering, dia mengatakan, Komisi II akan membahas semua usulan tersebut. Namun pada prinsipnya, kata dia, pihaknya telah menyepakati agar pemilu tak mengganggu atau dilaksanakan bersamaan dengan hari-hari besar umat beragama.

Menurut Guspardi, pelaksanaan pemilu atau pilpres di waktu tersebut akan mengurangi partisipasi masyarakat dalam memilih.

"Yang paling penting untuk menentukan itu, tidak dilakukan pada hari-hari besar Islam atau bulan Ramadan. Hari-hari besar agama itu tidak boleh dilakukan pemilihan," kata dia.

Lihat Juga : PDIP Tolak Pemilu 15 Mei 2024: Tak Etis Kampanye saat Ramadan

Sementara itu, Guspardi mengatakan, bahwa sejauh ini fraksi PAN mendukung pemerintah terkait usulan pileg dan pilpres digelar pada 15 Mei. PAN, kata dia, hanya memberi catatan agar gelaran akbar lima tahunan tidak bersamaan dengan hari umat beragama dan berdekatan dengan Pilkada yang seyogyanya digelar awal November di tahun yang sama.

"Kalau ini banyak manfaatnya kenapa tidak. Kita pasti dukung. Yang kedua adalah, yang pertama tidak pada hari besar umat beragama. Kedua tidak beririsan dengan pelaksanaan pilkada," kata dia.