Mahfud Cerita Debat Panjang hingga Kapolri Pinang Pegawai KPK

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkap pemicu Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo hendak merekrut pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi ASN Polri.

Inisiatif Kapolri, tutur Mahfud, bermula dari polemik TWK yang digelar sebagai alih status pegawai KPK. KPK kala itu menerbitkan Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang tata cara pengalihan status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Lihat Juga : ANALISIS Ramai Ritual Blusukan Jokowi Saat Novel Cs di Ujung Pemecatan

Ada sekitar 1.300 pegawai yang ikut tes TWK, namun ada puluhan yang dinyatakan tak lolos sehingga menjadi kontroversi berkepanjangan.

"Sesudah dilakukan tes dari sekitar 1.300 yang ikut tes itu dinyatakan tidak lulus oleh KPK, oleh hasil TWK KPK. Nah di situ masalah kemudian, terjadilah kontroversi," kata Mahfud dalam sebuah dialog dengan ekonom Didik Rachbini melalui live Twitter, Rabu (29/9) malam.

Dia berkata tes TWK bagi alih status pegawai KPK sebagai ASN sudah sesuai regulasi. Hal itu dikuatkan oleh keputusan MA dan MK.

Namun, ia mengakui bahwa pelaksanaan TWK menjadi persoalan dan perdebatan tersendiri.

Para pegawai yang tak lolos pun menjadi sorotan. Nasib mereka jadi perhatian publik.

Lihat Juga : Cerita 8 Jam Bersama Pegawai KPK, Melawan sampai Penghabisan

Terjadi perdebatan panjang, namun kata Mahfud KPK bersikukuh tidak mengangkat pegawai tak lolos TWK itu menjadi ASN.

"Sesudah terjadi perdebatan panjang akhirnya ya sudah KPK ndak mau mengangkat mereka menjadi ASN. Ya sudah biar jadi ASN di pemerintah saja," kata Mahfud.

Dalam situasi demikian, Mahfud menyebut Kapolri mengambil inisiatif untuk merekrut pegawai KPK tak lolos TWK itu menjadi ASN Polri.

Kapolri, kata dia, juga sudah meminta persetujuan presiden untuk merekrut pegawai KPK jadi ASN Polri.

Ia menjelaskan bila bersedia bergabung di Polri, pangkat/jabatan para pegawai KPK tak lolos ASN itu nantinya dinilai berdasarkan masa bakti di KPK.

"Pemerintah sudah kalau kamu mau jadi ASN ayo masuk ke polisi jadi ASN di sana. Pangkatnya sama dengan teman-teman lain yang diangkat KPK yang masa kerjanya tiga tahun golongan 4 yang sekian tahun golongan 3D yang seterusnya sama. Nah, itu pemerintah terakhir sikapnya seperti itu," kata Mahfud.

Lihat Juga : Hari H Pegawai KPK Dipecat dan Harapan pada Jokowi

Kapolri sendiri telah mengungkapkan keinginannya menarik 56 pegawai KPK menjadi ASN di Bareskrim. Keinginan itu diklaimnya telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo.

Listyo menjelaskan bahwa ada tugas-tugas tambahan di Polri bagi pegawai KPK nantinya terkait upaya pencegahan dan mengawal program penanggulangan Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional (PEN).