Cerita 8 Jam Bersama Pegawai KPK, Melawan sampai Penghabisan

Satu hari jelang pemberhentian dengan hormat 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), 29 September 2021.

Pukul 09.30 WIB, sebuah ruangan yang berada di lantai dasar Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dipenuhi dengan orang-orang yang hendak mengantarkan ribuan surat ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Mereka terdiri dari empat pegawai KPK nonaktif yakni Tri Artining Putri (Puput), Rieswin Rachwell, Benydictus Siumlala Martin Sumarno, dan Ita Khoiriyah (Tata), serta sejumlah perwakilan dari elemen masyarakat sipil seperti buruh, mahasiswa, korban korupsi bansos Covid-19, hingga Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK).

Di atas meja cokelat, boks berisikan 1.505 surat hendak dibawa ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Surat itu terkumpul dari individu yang hadir di kantor darurat pemberantasan korupsi, Amnesty International Indonesia (AII), dan kelompok masyarakat sipil di Sumatera Barat.

Selain mengirim surat, perwakilan masyarakat ini juga menyampaikan petisi change.org yang ditandatangani 70.503 orang.

Keempat pegawai KPK nonaktif itu, mewakili 57 pegawai, masih terus berjuang menuntut haknya untuk bisa diangkat sebagai ASN di KPK di tengah 'angin segar' tawaran Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang hendak merekrut mereka sebagai ASN Polri.

Tak terlihat kecemasan di wajah para pegawai KPK nonaktif tersebut selama pertemuan berlangsung.

Sembari membereskan surat-surat yang akan dikirim, mereka terlihat menyempatkan diri ikut rapat secara daring bersama pegawai KPK nonaktif lainnya.

Rapat itu merespons niat Kapolri yang berniat merekrut puluhan pegawai KPK tak lolos TWK menjadi ASN Polri. Hasil rapat adalah para pegawai akan melakukan konsolidasi dengan Ombudsman RI dan Komnas HAM terlebih dahulu sebelum menentukan sikap.

Hal itu dilakukan karena dua lembaga negara independen tersebut menemukan malaadministrasi dan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan alih status melalui metode asesmen TWK. Dua di antara banyak rekomendasi ke Presiden Jokowi adalah memulihkan status dan mengangkat pegawai KPK tak lolos TWK menjadi ASN di KPK.

Waktu menunjukkan pukul 13.00 WIB. Mereka mulai bergerak menuju kantor Kemensetneg. Matahari di ubun-ubun kepala mengiringi perjalanan mereka mencari keadilan.

Sekitar 20 menit kemudian, tiga mobil tiba di kantor Kemensetneg yang berlokasi di Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Iktikad baik mereka tidak mendapat respons positif dari petugas kantor kementerian tersebut.

Para petugas sempat keberatan dengan kehadiran koalisi masyarakat sipil karena terganggu dengan atribut yang dibawa seperti replika surat berukuran besar. Petugas juga sempat melarang pengambilan dokumentasi.

"Mas, jangan ambil-ambil gambar," ujar salah seorang petugas.

"Kenapa pak, apa ada aturan yang melarang pengambilan dokumentasi. Bisa tunjukkan ke saya?" jawab pengacara publik dari LBH Jakarta, Shaleh Al Ghifari.

"Ini [replika surat] sudah terlihat di dalam, nanti dikiranya ada demo," lanjut petugas tersebut.

"Enggak, Pak. Kita mau antar surat aja sesuai prosedur yang ada. Dokumentasi juga jangan dilarang," timpal Direktur LBH Jakarta, Arif Maulana.

Melawan hingga Hari Terakhir Pemecatan. Baca di halaman selanjutnya....