7 Benteng Anies di Interpelasi dan Upaya Merawat Suara 2024

Dihubungi terpisah, Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo menilai pembelaan tujuh fraksi dalam hak interpelasi itu lebih terkait dengan kehati-hatian parpol.

Menurut dia, partai biasanya melihat arah angin dalam menentukan sikap. Sementara, selama ini respons publik terhadap kinerja Anies di ibu kota, berdasarkan sejumlah survei, dapat digolongkan baik.

"Survei elektabilitas Anies juga lumayan. Kepuasan warga juga oke. Kalau mereka (parpol) ikut gerbong yang justru berhadapan dengan [pandangan warga] itu, ya mereka harus siap-siap 2024 ya tidak akan kepilih lagi jadi legislatif," katanya.

Selain itu, Kunto menduga tujuh fraksi di DPRD DKI itu menganggap dua pengusul interpelasi, yakni PDI-Perjuangan dan PSI, terlalu kelihatan hendak menghancurkan Anies.

"Jadi secara politik mereka memang inginnya menarget Anies. Formula e sendiri bukan substansinya. Tapi Anies. Mungkin itu yang ditangkap partai lain sehingga partai lain pun ingin menjauhkan diri dari yang udah kelihatan buruknya itu," kata Kunto.

Respons Pembela Anies

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani mengatakan terlalu jauh jika menilai apa yang dilakukan fraksinya di DPRD berkaitan dengan 2024.

"Masih kejauhan lah kalau ngurusin itu," kata Rani.

Namun ia tidak menampik jika salah satu alasan mereka tidak mau ikut-ikutan lantaran Gerindra adalah salah satu partai pengusung Anies di Pilkada DKI 2017 lalu.

"Karena masa kita seakan menginterpelasi diri sendiri, pastinya kan tidak elok," katanya.

Rani mengatakan pihaknya juga tidak mau ikut-ikutan interpelasi lantaran selama ini, DPRD belum menggunakan hak bertanya secara maksimal dalam forum lain selain interpelasi.

"Event ini belum terselenggara saja sudah banyak yang ekspektasi kejauhan. Memang anggaran Formula E bisa begitu saja dirubah jadi sembako seperti yang diributkan," ujarnya.

Infografis Realisasi Janji Kampanye Anies. (Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Ketua Fraksi PKS di DPRD DKI Achmad Yani mengatakan interpelasi tak dibutuhkan karena selama ini informasi dari Pemprov DKI soal Formula E telah jelas.

"Kalau orang ingin interpelasi berarti ada nilai politik, gitu. Karena kami memandang sudah begitu gamblang, terang-benderang," kata Yani.

Saat disinggung soal arah dukungan PKS berkaitan dengan kepentingan 2024, Yani mengatakan pihaknya tidak berpikir sejauh itu. Menurutnya, hal itu merupakan kewenangan DPP Partai.

"Kita belum memandang karena itu kan nanti masing-masing partai tingkat DPP ya. Kalau memang ke depan bisa ada, kalau mereka memandang Anies cocok, surveinya tinggi dan memang berhasil di DKI Jakarta, kenapa tidak untuk memang berikan kesempatan ke depan. Tapi kita belum ya," tandasnya.